PT Perorangan: Syarat, Biaya Rp50 Ribu, dan Cara Daftar 2026

PT Perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, khusus untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kamu tidak butuh partner, tidak butuh akta notaris, biaya resminya cuma Rp50.000, dan prosesnya sepenuhnya online lewat ptp.ahu.go.id. Hasil akhirnya sama berharganya dengan PT biasa: status badan hukum, sehingga harta pribadimu terpisah dari kewajiban perusahaan.

Kalau selama ini kamu mengira bikin PT itu mahal, ribet, dan harus bawa partner plus notaris, artikel ini akan meluruskan semuanya. Kita bahas pengertiannya, bedanya dengan bentuk usaha lain, syarat, langkah pendirian, biaya, sampai kewajiban setelah PT-mu resmi berdiri. Semua angka di sini diambil dari peraturan resmi yang masih berlaku, lengkap dengan sumbernya di bagian akhir.

Apa Itu PT Perorangan

Nama resminya adalah perseroan perorangan. Ini terobosan dari UU Cipta Kerja yang aturan teknisnya dituangkan dalam PP No. 8 Tahun 2021. Sebelum aturan ini ada, mendirikan PT selalu butuh minimal dua pemegang saham dan akta notaris. Sekarang, pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendirikan PT sendirian, cukup dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik dalam bahasa Indonesia, lalu mendaftarkannya ke Kemenkumham.

Kenapa status badan hukum itu penting? Karena badan hukum memisahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pemiliknya. Kalau suatu saat usahamu punya utang atau tersandung masalah, yang dipertaruhkan pada dasarnya sebatas modal yang kamu setor ke perusahaan, bukan rumah atau tabungan keluargamu. Ini beda jauh dengan usaha perorangan biasa yang tidak punya pemisahan sama sekali.

Untuk memahami posisinya, kamu perlu tahu dulu peta besar bentuk usaha di Indonesia. Badan usaha adalah wadah resmi untuk menjalankan kegiatan usaha, dan untuk pemula ada empat bentuk paling umum: usaha perorangan (tanpa badan usaha, cukup NIB atas nama pribadi), CV, PT biasa, dan PT Perorangan. Semuanya sah. Yang membedakan adalah tingkat perlindungan hukum, biaya, dan kerumitan pengurusannya. PT Perorangan sengaja dirancang sebagai jalan tengah: perlindungan badan hukum penuh dengan biaya dan proses yang ramah untuk usaha kecil.

Beda PT Perorangan dengan Usaha Perorangan, CV, dan PT Biasa

Supaya kamu tidak salah pilih, ini perbandingan ringkasnya:

• Usaha perorangan. Paling sederhana. Kamu cukup daftar NIB di oss.go.id atas nama sendiri dan langsung bisa jalan. Konsekuensinya, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. Cocok untuk tahap coba-coba dengan risiko kecil.
• CV (persekutuan komanditer). Wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan notaris melalui sistem SABU di ahu.go.id, minimal satu sekutu aktif dan satu sekutu pasif, jadi minimal dua orang. Yang sering dilupakan: CV bukan badan hukum, sehingga sekutu aktif tetap ikut menanggung kewajiban usaha sampai ke harta pribadi.
• PT biasa (persekutuan modal). Badan hukum penuh, butuh minimal dua pemegang saham dan akta notaris. Biayanya paling besar, tapi strukturnya siap menerima investor.
• PT Perorangan. Badan hukum penuh, cukup satu orang, tanpa notaris, biaya resmi Rp50.000. Batasannya: hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil.

Biar lebih kebayang, coba lihat skenario yang sering banget terjadi. Bayangkan seorang perajin sambal kemasan yang jualannya mulai laris di marketplace. Sebuah jaringan toko oleh-oleh menawarinya jadi pemasok tetap, tapi bagian pengadaan mereka mensyaratkan lawan transaksi berbentuk badan hukum dengan NPWP badan. Karena masih berstatus usaha perorangan, tawaran itu hampir lepas. Dengan PT Perorangan, masalah seperti ini selesai dengan biaya pendaftaran Rp50.000 dan proses yang bisa dia urus sendiri dari HP, tanpa perlu partner fiktif atau bayar notaris.

Satu hal lagi yang jarang dibahas: sejak PP 20/2026, pilihan bentuk usaha juga sangat memengaruhi pajakmu. Yang boleh memakai tarif PPh final 0,5 persen dari omzet hanya orang pribadi dan perseroan perorangan (keduanya tanpa batas waktu), plus koperasi dalam negeri (maksimal 4 tahun sejak terdaftar). CV, firma, dan PT biasa yang baru berdiri wajib memakai tarif umum PPh Badan. Artinya, untuk pemula solo, PT Perorangan bukan cuma lebih murah didirikan, tapi juga lebih ringan pajaknya dibanding CV atau PT biasa. Detailnya bisa kamu baca di artikel pajak UMKM.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Syaratnya jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Berdasarkan Pasal 6 PP 8/2021, pendiri harus Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, dan cakap hukum. Jadi lulusan SMA yang baru mulai jualan pun sudah memenuhi syarat usia.

Syarat kedua menyangkut skala usaha: PT Perorangan hanya boleh untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Acuan resminya PP No. 7 Tahun 2021: usaha mikro punya modal usaha sampai paling banyak Rp1 miliar, dan usaha kecil lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, keduanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selama modal usahamu di bawah Rp5 miliar, kamu aman. Belum yakin kebutuhan modalmu berapa? Hitung dulu lewat kalkulator modal usaha supaya angkanya tidak asal tebak.

Soal modal dasar, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Tidak ada angka minimum yang dipatok pemerintah. Pasal 3 PP 8/2021 menyatakan besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Mau Rp1 juta boleh, mau Rp100 juta juga boleh. Yang wajib kamu penuhi: minimal 25 persen dari modal dasar itu harus ditempatkan dan disetor penuh, dengan bukti penyetoran sah yang disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari (Pasal 4 PP 8/2021).

Untuk registrasi akun di portal pendaftaran, siapkan empat hal ini: NIK (KTP), NPWP pribadi, alamat email aktif, dan data diri. Semuanya barang yang kemungkinan besar sudah kamu punya hari ini.

Cara Membuat PT Perorangan Langkah demi Langkah

Seluruh proses dilakukan online di portal resmi Kemenkumham. Kalau kamu mencari cara membuat PT tanpa keluar rumah, ini alurnya:

1. Siapkan dokumen dan keputusan dasar. NIK, NPWP pribadi, email aktif, nama perseroan yang kamu inginkan, alamat kedudukan usaha, bidang usaha (kode KBLI), dan besaran modal dasar yang kamu tentukan sendiri.
2. Buat akun di ptp.ahu.go.id. Ini portal pendaftaran perseroan perorangan milik Kemenkumham. Registrasi memakai NIK, NPWP, dan email aktif.
3. Isi Pernyataan Pendirian secara elektronik. Formulir diisi dalam bahasa Indonesia, memuat data perseroan: nama, kedudukan, kegiatan usaha, modal dasar, dan data pendiri.
4. Daftarkan dan bayar PNBP Rp50.000. Pembayaran dilakukan lewat sistem saat kamu memproses pendaftaran.
5. Terima sertifikat pendaftaran elektronik. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik. Sejak titik ini, PT-mu resmi ada.
6. Setor modal dan simpan buktinya. Buka rekening atas nama perseroan, setor minimal 25 persen modal dasar, lalu sampaikan bukti penyetoran secara elektronik paling lama 60 hari.
7. Urus NIB di oss.go.id. PT Perorangan tetap perlu NIB (gratis) sesuai kode KBLI usahamu supaya bisa mulai beroperasi. Panduan lengkapnya ada di halaman legalitas usaha.

Biaya Resmi Pendirian PT Perorangan

Biaya resmi yang dibayar ke negara untuk mendaftarkan pendirian PT Perorangan adalah Rp50.000 per permohonan. Angka ini tercantum dalam lampiran PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Tarif resmi lain dari lampiran yang sama yang berguna kamu catat: pendaftaran perubahan data perseroan perorangan Rp50.000, perbaikan data Rp50.000, dan pendaftaran pembubaran Rp50.000, semuanya per permohonan.

Bandingkan dengan CV atau PT biasa yang wajib lewat notaris: biaya jasa notaris tidak ada tarif seragam karena tergantung notaris dan daerah, dan hampir pasti jauh di atas Rp50.000. Murahnya PT Perorangan memang disengaja, supaya pelaku usaha mikro dan kecil mampu punya badan hukum.

Kewajiban Setelah PT Perorangan Berdiri

Mendirikan itu baru setengah perjalanan. Ada tiga kewajiban utama yang perlu kamu pegang supaya status badan hukummu tetap sehat.

Laporan keuangan tahunan

Pasal 10 PP 8/2021 mewajibkan perseroan perorangan membuat laporan keuangan dan melaporkannya ke Menteri (Kemenkumham) secara elektronik paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Isinya tiga komponen: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Formatnya sudah disediakan sistem, jadi untuk usaha kecil kamu tidak perlu jasa akuntan mahal.

Penyetoran modal

Seperti dibahas di atas, minimal 25 persen dari modal dasar yang kamu nyatakan harus ditempatkan dan disetor penuh, dengan bukti penyetoran sah yang disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari. Praktisnya: buka rekening atas nama perseroan, setor modalnya, simpan buktinya, unggah ke sistem. Selesai.

Perizinan berusaha dan pajak

Urus NIB di oss.go.id atas nama perseroan sesuai kode KBLI usahamu, dan daftarkan NPWP badan ke kantor pajak; NPWP badan ini terpisah dari NPWP pribadimu. Soal tarif, ini kabar baiknya: berdasarkan PP No. 20 Tahun 2026 (berlaku sejak 22 April 2026), PT Perorangan termasuk yang boleh memakai PPh final 0,5 persen dari omzet, dan tarif ini berlaku tanpa batas waktu selama omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Satu catatan penting: fasilitas bebas PPh untuk omzet Rp500 juta pertama hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, tidak untuk badan termasuk PT Perorangan. Perhitungan batas omzet Rp4,8 miliar juga menggabungkan omzet suami, istri, dan seluruh perseroan perorangan milik mereka.

Badan hukum yang tertib administrasi seperti ini akan sangat terasa manfaatnya saat kamu mengajukan pembiayaan. Bank memandang usaha berbadan hukum dengan laporan keuangan rapi jauh lebih layak kredit. Kalau kamu berencana mengajukan KUR untuk menambah modal, coba dulu simulasi KUR untuk melihat perkiraan angsuranmu sebelum ke bank.

Sekarang bagian opini. Ini pendapat pribadi saya, silakan tidak setuju: kebanyakan konten di internet membuat pemula merasa harus segera bikin PT biar kelihatan bonafid. Saya justru menyarankan sebaliknya. Jangan dirikan PT Perorangan hanya karena gengsi. Mulailah dari NIB perorangan yang gratis, dan naik kelas ke PT Perorangan ketika ada pemicu nyata: klien korporat yang mensyaratkan badan hukum, kebutuhan pinjaman bank yang lebih besar, atau aset pribadi yang mulai perlu dilindungi. Bentuk badan usaha bisa diubah seiring pertumbuhan, jadi jangan biarkan urusan legalitas menunda kamu mulai berjualan. Yang lebih dulu kamu butuhkan adalah rencana usaha yang jelas; kamu bisa menyusunnya lewat generator bisnis plan sebelum memikirkan bentuk badan usaha.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah mendirikan PT Perorangan perlu notaris?

Tidak. PT Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik dan didaftarkan sendiri ke Kemenkumham melalui ptp.ahu.go.id, tanpa akta notaris. Ini beda dengan CV dan PT biasa yang wajib lewat notaris.

Berapa modal minimum PT Perorangan?

Tidak ada minimum yang dipatok pemerintah. Pasal 3 PP 8/2021 menyerahkan besaran modal dasar pada keputusan pendiri. Kewajibanmu adalah menyetor minimal 25 persen dari modal dasar itu dan menyampaikan bukti setornya secara elektronik paling lama 60 hari.

Berapa usia minimal pendiri PT Perorangan?

Berdasarkan Pasal 6 PP 8/2021, pendiri harus WNI berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum.

Setelah PT Perorangan berdiri, masih perlu NIB tidak?

Masih. NIB diurus terpisah di oss.go.id atas nama perseroan, gratis, sesuai kode KBLI usahamu. Sertifikat pendaftaran dari Kemenkumham membuat PT-mu sah sebagai badan hukum, sedangkan NIB adalah identitas sekaligus legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Berapa pajak PT Perorangan?

PT Perorangan boleh memakai PPh final 0,5 persen dari omzet bruto berdasarkan PP 20/2026, tanpa batas waktu, selama omzet setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar. Fasilitas bebas PPh atas omzet Rp500 juta pertama tidak berlaku untuk PT Perorangan karena fasilitas itu khusus wajib pajak orang pribadi.

Apa yang terjadi kalau usahaku tumbuh melewati kriteria usaha kecil?

PT Perorangan hanya untuk usaha dengan modal usaha sampai Rp5 miliar di luar tanah dan bangunan (kriteria mikro dan kecil di PP 7/2021). Kalau usahamu melampaui kriteria itu, kamu perlu mengubah status menjadi PT biasa (persekutuan modal).

PT Perorangan wajib lapor keuangan tidak?

Wajib. Laporan keuangan (posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan) dilaporkan ke Kemenkumham secara elektronik paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan, sesuai Pasal 10 PP 8/2021.

Sumber

• PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (syarat pendiri, modal dasar, penyetoran 25 persen, laporan keuangan). Diakses 14 Juli 2026.
• PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (kriteria modal usaha mikro, kecil, menengah). Diakses 14 Juli 2026.
• PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Hukum dan HAM (tarif pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan Rp50.000 per permohonan). Diakses 14 Juli 2026.
• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB sebagai identitas dan legalitas usaha). Diakses 14 Juli 2026.
• Portal Pendaftaran Perseroan Perorangan, Kemenkumham (registrasi akun dan pendaftaran online). Diakses 14 Juli 2026.
• Panduan Perseroan Perorangan, AHU Online (alur pendaftaran resmi). Diakses 14 Juli 2026.
• OSS, Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (pendaftaran NIB gratis). Diakses 14 Juli 2026.
• DJP: PP 20/2026, Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya (tarif PPh final 0,5 persen untuk orang pribadi dan perseroan perorangan tanpa batas waktu). Diakses 14 Juli 2026.