Cara membuat NIB dan mengurus legalitas usaha, urut dari awal.

Boleh tidak jualan tanpa PT atau CV?

Boleh, dan ini jalur paling umum untuk memulai. Kamu bisa berusaha sebagai orang perseorangan tanpa mendirikan PT atau CV. Dalam sistem perizinan Indonesia (PP 28/2025), pelaku usaha memang didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha. Yang penting kamu tetap mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) di oss.go.id atas nama pribadi supaya usahamu tercatat resmi.

Dengan NIB perorangan, kamu sudah punya identitas dan bukti registrasi usaha yang sah. Untuk sebagian besar usaha pemula seperti kuliner rumahan, jualan online, atau jasa, kegiatan usahanya masuk tingkat risiko rendah sehingga NIB saja sudah cukup sebagai legalitas untuk beroperasi.

Kapan perlu naik ke badan usaha atau badan hukum? Pertimbangkan saat: (1) kamu ingin harta pribadi terpisah dari risiko usaha, (2) klien korporat atau instansi mensyaratkan lawan transaksi berbentuk PT/CV, (3) kamu butuh pinjaman bank atau investor yang lebih besar, atau (4) usahamu mulai punya karyawan dan kontrak bernilai besar. Sebelum titik itu, NIB perorangan biasanya sudah memadai.

PT Perorangan: badan hukum termurah untuk pemula solo

PT Perorangan (nama resminya: perseroan perorangan) adalah PT yang didirikan oleh satu orang saja, khusus untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ini terobosan dari UU Cipta Kerja yang diatur teknisnya di PP No. 8 Tahun 2021. Kamu tidak butuh partner, tidak butuh akta notaris, dan tetap mendapat status badan hukum sehingga harta pribadi terpisah dari kewajiban perusahaan.

Syaratnya sederhana. Berdasarkan Pasal 6 PP 8/2021, pendiri harus Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum. Pendirian dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik dalam bahasa Indonesia, lalu didaftarkan ke Kemenkumham melalui ptp.ahu.go.id. Untuk registrasi akun, siapkan NIK, NPWP pribadi, email aktif, dan data diri. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Soal modal, kamu yang menentukan sendiri. Pasal 3 PP 8/2021 menyatakan besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, jadi tidak ada angka minimum yang dipatok pemerintah. Yang perlu diingat: minimal 25 persen dari modal dasar itu harus ditempatkan dan disetor penuh, dengan bukti penyetoran yang disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari. Batas atasnya: usahamu harus tetap masuk kriteria usaha mikro dan kecil (modal usaha sampai Rp5 miliar, di luar tanah dan bangunan, sesuai PP 7/2021).

Masih bingung pilih yang mana?

Untuk pemula, ada empat bentuk yang paling umum: usaha perorangan (tanpa badan usaha, cukup NIB atas nama pribadi), CV (persekutuan komanditer), PT biasa (perseroan terbatas dengan minimal dua pemegang saham), dan PT Perorangan (PT yang didirikan satu orang, khusus untuk usaha mikro dan kecil). Semuanya sah, yang membedakan adalah tingkat perlindungan hukum, biaya, dan kerumitan pengurusannya.

Usaha perorangan paling sederhana: kamu daftar NIB di oss.go.id atas nama sendiri dan langsung bisa jalan. Konsekuensinya, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. CV sedikit lebih formal, didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham, tapi CV bukan badan hukum sehingga sekutu aktif tetap ikut menanggung kewajiban usaha. PT (termasuk PT Perorangan) adalah badan hukum, artinya ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya.

Saran praktis: kalau usahamu masih tahap coba-coba dengan risiko kecil, mulai saja sebagai perorangan dengan NIB. Kalau sudah mulai serius, punya omzet rutin, atau butuh kepercayaan lebih dari pembeli dan bank, naik kelas ke PT Perorangan biasanya jadi pilihan paling masuk akal karena murah dan bisa didirikan sendiri tanpa notaris. CV atau PT biasa relevan kalau kamu berbisnis bareng partner. Detail masing-masing ada di entri lain di knowledge base ini.

Izin sektor yang paling sering dibutuhkan pemula

Dua izin ini paling sering muncul untuk usaha makanan dan minuman rumahan. Keduanya mensyaratkan NIB lebih dulu.

• Sertifikat halal. Produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4 UU 33/2014), diterapkan bertahap dengan makanan dan minuman sebagai prioritas. Ada jalur gratis untuk usaha mikro dan kecil (program SEHATI) lewat bpjph.halal.go.id; cek kuota dan syarat terbarunya di situs resmi BPJPH.
• SPP-IRT (izin PIRT). Untuk pangan olahan skala rumah tangga seperti keripik, kue kering, atau sambal kemasan. Diajukan online di sppirt.pom.go.id, dilanjutkan penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan setempat. Produk berisiko lebih tinggi (butuh penyimpanan beku, steril komersial) masuk ranah izin edar BPOM, bukan PIRT.