Waralaba Adalah: Aturan, STPW, Biaya, dan Risikonya

Waralaba adalah hak khusus atas sebuah sistem bisnis yang sudah terbukti berhasil, yang boleh dipakai pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Definisi itu bukan istilah pemasaran, melainkan bunyi Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Artinya, kalau kamu membeli waralaba, yang kamu beli adalah izin memakai sistem dan merek milik orang lain, bukan sekadar paket barang dagangan.

Bedanya dengan membuka usaha sendiri: resepnya sudah jadi, mereknya sudah dikenal, dan pelatihannya disediakan. Bedanya dengan "kemitraan" yang banyak beredar di iklan: waralaba punya syarat hukum yang ketat, dokumen wajib, dan izin resmi bernama STPW. Artikel ini membedah semuanya, dari kriteria sah, dokumen yang harus kamu minta sebelum tanda tangan, komponen biaya, sampai cara mengenali tawaran yang mengaku waralaba padahal bukan.

Apa Itu Waralaba Menurut Aturan Resmi

Aturan induk waralaba di Indonesia sekarang adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Peraturan ini ditetapkan sekaligus diundangkan pada 2 September 2024, dan lewat Pasal 41 mencabut PP No. 42 Tahun 2007 yang selama ini jadi rujukan. Kalau kamu menemukan artikel atau brosur yang masih mengutip PP 42/2007, informasinya sudah kedaluwarsa.

Pasal 1 mendefinisikan empat peran yang perlu kamu kenali:

• Pemberi Waralaba (franchisor). Orang atau badan usaha pemilik waralaba yang memberikan hak pemakaian kepada pihak lain.
• Penerima Waralaba (franchisee). Orang atau badan usaha yang diberi hak memakai waralaba itu. Ini posisi kamu kalau membeli sebuah gerai.
• Pemberi Waralaba Lanjutan (master franchise). Penerima waralaba yang diberi hak menunjuk penerima waralaba lanjutan di wilayahnya.
• Penerima Waralaba Lanjutan. Pihak yang mendapat hak dari pemberi waralaba lanjutan, bukan langsung dari pemilik merek.

Kenapa pembagian peran ini penting? Karena banyak sengketa waralaba bermula dari salah paham siapa yang bertanggung jawab. Kalau kamu membeli dari master franchise merek asing, misalnya, mitra hukummu adalah master franchise itu, bukan kantor pusat di luar negeri. Bacalah nama pihak di halaman pertama perjanjian dengan teliti.

Satu hal lagi yang sering luput: waralaba secara hukum termasuk salah satu pola kemitraan. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 26 menyebut enam pola kemitraan, yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk lain seperti bagi hasil dan usaha patungan. Jadi semua waralaba adalah kemitraan, tetapi tidak semua kemitraan adalah waralaba. Perbedaan ini yang paling sering dimanfaatkan penjual paket usaha, dan akan kita bedah tuntas di bagian akhir.

Empat Kriteria yang Membuat Sebuah Bisnis Sah Disebut Waralaba

Pasal 4 PP 35/2024 menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi pemberi waralaba. Kalau salah satu tidak terpenuhi, tawaran itu secara hukum bukan waralaba, apa pun sebutan di brosurnya.

Pertama, memiliki sistem bisnis. Bentuknya standar operasional dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup delapan hal: pengelolaan sumber daya manusia, pengadministrasian, pengelolaan operasional, metode standar pengoperasian, pemilihan lokasi usaha, desain tempat usaha, persyaratan karyawan, dan strategi pemasaran. Sistem itu wajib dibuat tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, serta punya kerangka kerja yang sama untuk semua penerima waralaba. Kalau calon franchisor cuma menjanjikan "nanti diajari langsung di lapangan" tanpa dokumen SOP, kriteria pertama sudah gugur.

Kedua, bisnisnya sudah memberikan keuntungan. Ini dibuktikan dengan dua syarat sekaligus: usaha yang diwaralabakan sudah berjalan paling sedikit 3 tahun berturut-turut, dan ada laporan keuangan 2 tahun terakhir yang menunjukkan keuntungan serta sudah diaudit akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Ada pengecualian penting di ayat (6): kewajiban audit akuntan publik tidak berlaku bagi pemberi waralaba berskala usaha mikro dan usaha kecil. Syarat 3 tahun tetap berlaku untuk semua. Jadi kalau ada merek kopi yang baru buka delapan bulan lalu sudah menjual "paket franchise", itu belum memenuhi syarat.

Ketiga, memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar. Bentuknya bisa merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, atau desain tata letak sirkuit terpadu. Kata kuncinya "terdaftar", bukan sekadar "sedang diurus". Untuk sebagian besar waralaba kuliner dan ritel, yang relevan adalah sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tarif resminya diatur PP No. 45 Tahun 2024: Rp500.000 per kelas untuk usaha mikro dan usaha kecil, serta Rp1.800.000 per kelas untuk umum. Angka ini berguna dua arah, yaitu untuk mengecek keseriusan calon franchisor dan untuk kamu sendiri kalau suatu hari ingin mewaralabakan usahamu.

Keempat, memberikan dukungan yang berkesinambungan. Pasal 4 ayat (8) merincinya menjadi pelatihan, manajemen operasional, promosi, penelitian, pengembangan pasar, dan bentuk pembinaan lain. Dukungan ini bukan bonus, melainkan kewajiban hukum. Pasal 8 mempertegasnya lagi, termasuk kegiatan promosi lewat iklan, leaflet, katalog, brosur, atau pameran, serta penelitian produk supaya tetap diterima pasar.

Prospektus Penawaran Waralaba, Dokumen yang Wajib Kamu Terima

Ini bagian yang paling sering dilewati calon franchisee, padahal paling melindungi. Pasal 5 PP 35/2024 mewajibkan pemberi waralaba menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon penerima waralaba paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian. Jeda dua minggu itu hak kamu, disediakan aturan supaya kamu punya waktu membaca, membandingkan, dan bertanya. Kalau kamu diminta menandatangani perjanjian di hari yang sama saat prospektus baru diserahkan, aturannya sudah dilanggar.

Prospektus wajib memakai bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat sepuluh hal:

Satu pengecualian diatur di ayat (3): daftar penerima waralaba tidak wajib ada bagi pemberi waralaba yang baru pertama kali mewaralabakan bisnisnya. Masuk akal, karena mereka memang belum punya mitra. Tapi bagi kamu sebagai calon pembeli, ketiadaan daftar itu adalah sinyal risiko yang perlu dihargai dengan harga lebih murah atau pertimbangan lebih lama.

Nomor 8 di tabel itu adalah alat verifikasi paling murah dan paling jujur. Telepon dua atau tiga mitra lama, tanya berapa lama mereka balik modal, seberapa cepat pasokan datang, dan apakah pelatihan benar-benar diberikan. Jawaban mereka lebih berharga daripada seluruh brosur.

STPW, Izin yang Wajib Dimiliki Kedua Belah Pihak

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW didefinisikan Pasal 1 angka 8 sebagai perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, sekaligus tanda bukti bahwa seseorang atau badan usaha sudah terdaftar sebagai penyelenggara waralaba. Pasal 12 menyatakan keempat pihak, yaitu pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan, wajib memiliki STPW.

Waktunya diatur tegas dan sering disalahpahami:

• Pemberi waralaba wajib punya STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba (Pasal 13 ayat 1). Permohonannya dilampiri bukti Prospektus Penawaran Waralaba.
• Penerima waralaba wajib punya STPW sebelum memulai usahanya (Pasal 14 ayat 1). Permohonannya dilampiri Perjanjian Waralaba yang sudah ditandatangani.

Konsekuensi praktisnya jelas. Kalau calon franchisor mengajakmu tanda tangan tetapi belum punya STPW, dia sedang melanggar Pasal 13 dan kamu sedang membeli masalah. Sebaliknya, STPW milikmu sebagai penerima baru bisa diurus setelah perjanjian ada, jadi jangan menunda membuka gerai karena menunggu urutan yang keliru.

Semua permohonan STPW diajukan lewat Sistem OSS (Pasal 15 ayat 1), sistem perizinan berusaha terintegrasi yang sama dengan tempat kamu mengurus NIB di oss.go.id. Yang menerbitkan berbeda tergantung jenis penyelenggaranya. STPW untuk pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba dari waralaba luar negeri diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perdagangan. Sedangkan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri serta penerima waralaba lanjutan diterbitkan atas nama gubernur, bupati, atau wali kota setempat. Kerangka perizinan berbasis risiko yang menaungi semua ini ada di PP No. 28 Tahun 2025.

STPW juga bisa gugur dengan sendirinya. Menurut Pasal 16, STPW pemberi waralaba tidak berlaku kalau usahanya berhenti atau masa perlindungan kekayaan intelektualnya berakhir. STPW penerima waralaba tidak berlaku kalau perjanjian waralabanya berakhir, salah satu pihak berhenti berusaha, atau perlindungan kekayaan intelektualnya habis. Poin terakhir ini yang paling jarang dicek pembeli: kalau sertifikat merek induknya kedaluwarsa dan tidak diperpanjang, izin gerai kamu ikut terdampak.

STPW lama tetap aman. Pasal 40 menyatakan semua STPW yang terbit sebelum PP ini diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Ini menjelaskan mengapa masih ada sertifikat STPW dengan format lama beredar. Untuk gambaran besar dokumen legal usaha lain yang perlu kamu siapkan berdampingan dengan STPW, baca panduan legalitas usaha.

Isi Wajib Perjanjian Waralaba dan Hak Kewajiban Kedua Pihak

Pasal 6 menetapkan bahwa kegiatan waralaba didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak yang mempunyai kedudukan hukum setara dan tunduk pada hukum Indonesia. Frasa "kedudukan hukum setara" itu penting. Waralaba bukan hubungan atasan dan bawahan, melainkan dua pelaku usaha yang saling terikat kontrak.

Perjanjian wajib memuat paling sedikit lima belas klausul: nama dan alamat kedua pihak, kekayaan intelektual yang masih dalam masa perlindungan, kegiatan usaha, sistem bisnis, hak dan kewajiban kedua pihak, bantuan dan pelatihan yang diberikan, wilayah usaha, jaminan kompensasi bila pemberi waralaba menghentikan usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan dan pengakhiran, jaminan pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya, serta jumlah gerai yang akan dikelola penerima waralaba.

Kalau kamu cuma sempat memeriksa tiga klausul, periksalah tiga ini: wilayah usaha, tata cara pengakhiran, dan jaminan kompensasi bila pemberi waralaba berhenti beroperasi. Klausul wilayah melindungi kamu dari gerai merek yang sama dibuka 200 meter dari tokomu. Pasal 9 memperkuatnya: kalau pemberi waralaba menunjuk lebih dari satu penerima, dia harus menetapkan pembagian wilayah berusaha secara jelas.

Soal hak dan kewajiban, Pasal 7 meringkasnya jadi empat baris yang gampang diingat:

Kewajiban dukungan itu bergigi. Pasal 10 menyatakan pemberi waralaba yang melanggarnya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, sampai pencabutan STPW. Pasal 11 merinci tahapannya: teguran tertulis diberikan dua kali dengan tenggat masing-masing paling lama 14 hari kerja, lalu penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 14 hari kerja, baru pencabutan STPW lewat Sistem OSS. Pemberi waralaba yang STPW-nya dicabut baru boleh mengajukan permohonan lagi setelah 5 tahun. Jadi kalau franchisor menghilang setelah kamu bayar, kamu punya jalur pengaduan yang konkret ke dinas perdagangan setempat atau Kementerian Perdagangan, bukan cuma jalur perdata yang mahal.

Ada pula kewajiban yang menguntungkan pelaku usaha lokal. Pasal 26 mewajibkan pemberi dan penerima waralaba dalam negeri bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah setempat sebagai pemasok barang atau jasa, serta memberikan kesempatan kepada UMKM setempat untuk menjadi penerima waralaba sepanjang memenuhi persyaratan. Semangat yang sama sudah ada sejak UU 20/2008 Pasal 29, yang meminta usaha besar yang berekspansi lewat waralaba mendahulukan UMKM yang mampu.

Komponen Biaya Waralaba yang Perlu Kamu Hitung

PP 35/2024 tidak mematok tarif. Yang diatur adalah kewajiban mencantumkan tata cara pembayaran imbalan di dalam perjanjian (Pasal 6 ayat 2 huruf j). Artinya besaran biaya sepenuhnya negosiasi bisnis, dan itulah kenapa kamu perlu memahami komponennya satu per satu sebelum menawar.

Empat komponen terakhir yang paling sering membuat hitungan meleset. Banyak calon mitra hanya membandingkan franchise fee antar merek, lalu terkejut karena biaya renovasi dan harga bahan baku wajib membuat margin menipis. Hitunglah semuanya sebagai satu paket.

Berikut ilustrasi cara menyusun hitungannya. Angka di bawah adalah simulasi buatan sendiri untuk melatih cara berpikir, bukan tarif resmi dan bukan klaim harga pasar merek mana pun. Ganti dengan angka dari penawaran yang benar-benar kamu terima.

Perhatikan betapa sensitifnya hasil akhir. Kalau omzet turun ke Rp45.000.000 sementara sewa dan gaji tidak berubah, laba bersihnya tinggal Rp2.750.000 per bulan (Rp45 juta dikurangi harga pokok Rp18 juta, biaya tetap Rp22 juta, dan royalti Rp2,25 juta), sehingga balik modal molor dari 10 bulan menjadi sekitar 40 bulan. Itulah sebabnya kamu perlu menguji beberapa skenario, bukan hanya skenario terbaik yang disodorkan penjual. Cara sistematis mengujinya ada di panduan studi kelayakan bisnis, dan kalau modalnya masih perlu dicarikan sumber, bandingkan opsinya di pembahasan modal usaha.

Beda Waralaba dan Kemitraan yang Dipasarkan Seolah Waralaba

Sekarang bagian yang paling praktis. Di marketplace dan grup WhatsApp, banyak beredar tawaran "franchise minuman modal 5 juta" atau "kemitraan setara waralaba". Sebagian besar bukan waralaba dalam arti hukum. Ini bukan otomatis penipuan, karena kemitraan biasa juga bentuk usaha yang sah. Masalahnya muncul ketika sesuatu dipasarkan seolah waralaba padahal tidak memenuhi syaratnya, sehingga kamu mengira mendapat perlindungan yang sebenarnya tidak ada.

PP 35/2024 memberi kamu pisau pembeda yang tajam lewat Pasal 37: orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya jika tidak memiliki STPW. Pasal 38 melarang penggunaan logo waralaba tanpa hak. Pasal 39 menegaskan pelanggarnya dikenai sanksi administratif, dan sanksi itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi pertanyaan pembukamu cukup satu kalimat: "Boleh saya lihat STPW-nya?" Kalau jawabannya mengambang, kamu sedang menghadapi kemitraan biasa yang memakai kosakata waralaba.

Perbandingan lengkapnya begini:

Sekarang bagian opini, silakan tidak setuju. Menurut saya kemitraan biasa tidak perlu dihindari mentah-mentah. Untuk modal di bawah sepuluh juta rupiah, paket kemitraan sering jadi cara belajar berjualan yang murah, dan risikonya terbatas. Yang berbahaya adalah membayar mahal seperti membeli waralaba tapi mendapat perlindungan setipis kemitraan. Sesuaikan harga dengan perlindungan yang benar-benar kamu terima, jangan dengan kosakata di brosurnya.

Risiko Waralaba dan Cara Memeriksanya Sebelum Tanda Tangan

Waralaba menurunkan sebagian risiko, bukan menghilangkannya. Sistem yang sudah teruji tetap bisa gagal di lokasi yang salah, dan merek yang kuat tetap bisa kehilangan pasar. Ini risiko yang paling sering terwujud.

Risiko lokasi. SOP pemilihan lokasi ada di sistem bisnis, tapi keputusan akhir sering ada di kamu. Gerai dengan merek nasional pun sepi kalau salah membaca lalu lintas orang. Uji sendiri dengan menghitung pengunjung di calon lokasi pada jam sibuk selama beberapa hari.

Risiko ketergantungan pasokan. Banyak perjanjian mewajibkan pembelian bahan baku dari pemberi waralaba. Kalau harganya naik sepihak atau pasokan telat, margin dan penjualanmu langsung terpukul. Tanyakan mekanisme penyesuaian harga dan jaminan waktu kirim sebelum tanda tangan.

Risiko masa berlaku dan perpanjangan. Franchise fee biasanya untuk jangka waktu tertentu. Cek sekarang berapa biaya perpanjangan nanti, karena posisi tawarmu di tahun kelima jauh lebih lemah setelah kamu terlanjur berinvestasi di gerai itu.

Risiko merek induk bermasalah. Kalau perlindungan kekayaan intelektual pemberi waralaba berakhir, STPW-mu ikut tidak berlaku sesuai Pasal 16. Minta salinan sertifikat merek dan catat tanggal jatuh temponya di kalender.

Risiko administratif. Sebagai penyelenggara waralaba, kamu punya kewajiban lapor. Pasal 28 mewajibkan laporan kegiatan usaha waralaba disampaikan lewat Sistem OSS setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Isinya antara lain jumlah gerai, laporan keuangan yang memuat neraca laba rugi, omzet, jumlah imbalan, jumlah tenaga kerja, dan status perlindungan kekayaan intelektual. Pasal 30 dan 31 menetapkan sanksi bertahap sampai pencabutan STPW bagi yang lalai. Karena itu, pembukuan gerai bukan urusan opsional. Kalau kamu belum terbiasa menyusunnya, mulai dari panduan laporan keuangan usaha kecil.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa peraturan waralaba yang berlaku sekarang di Indonesia?

PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, ditetapkan dan diundangkan pada 2 September 2024. Peraturan ini mencabut PP No. 42 Tahun 2007 lewat Pasal 41. Rujukan lain yang relevan adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menempatkan waralaba sebagai salah satu dari enam pola kemitraan.

Apakah penerima waralaba juga wajib punya STPW?

Wajib. Pasal 12 menyebut pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan sama-sama wajib memiliki STPW. Bedanya waktu: pemberi waralaba wajib punya STPW sebelum membuat perjanjian, sedangkan penerima waralaba wajib punya sebelum memulai usahanya. Permohonannya diajukan lewat Sistem OSS.

Berapa lama prospektus harus diterima sebelum tanda tangan?

Paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba, sesuai Pasal 5 ayat (1). Prospektus wajib berbahasa Indonesia dan memuat sepuluh informasi minimal, termasuk laporan keuangan dua tahun terakhir dan daftar penerima waralaba yang sudah ada.

Apakah usaha yang baru setahun boleh dijual sebagai waralaba?

Tidak. Pasal 4 ayat (5) mensyaratkan kegiatan usaha yang diwaralabakan sudah berlangsung paling sedikit 3 tahun berturut-turut, disertai laporan keuangan 2 tahun terakhir yang menunjukkan keuntungan. Kewajiban audit akuntan publik dikecualikan bagi pemberi waralaba berskala usaha mikro dan usaha kecil, tetapi syarat 3 tahun tetap berlaku.

Apa bedanya waralaba dan kemitraan?

Waralaba adalah salah satu pola kemitraan menurut Pasal 26 UU 20/2008, tetapi dengan syarat tambahan yang ketat: empat kriteria wajib, prospektus, perjanjian dengan 15 klausul minimal, dan STPW untuk kedua pihak. Kemitraan biasa seperti keagenan atau paket usaha tidak terikat syarat itu. Pasal 37 PP 35/2024 bahkan melarang usaha tanpa STPW memakai istilah waralaba untuk nama atau kegiatan usahanya.

Apa yang bisa saya lakukan kalau pemberi waralaba tidak memberi dukungan sesuai janji?

Dukungan berkesinambungan adalah kewajiban hukum, bukan sekadar janji pemasaran. Pasal 10 dan 11 mengatur sanksi administratif bertahap: dua kali teguran tertulis dengan tenggat masing-masing paling lama 14 hari kerja, penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 14 hari kerja, lalu pencabutan STPW lewat Sistem OSS. Pengaduan disampaikan ke Menteri Perdagangan atau kepala daerah sesuai kewenangan.

Kapan laporan tahunan waralaba harus dikirim?

Setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya, lewat Sistem OSS, sesuai Pasal 28 ayat (4). Laporannya memuat jumlah penerima waralaba, jumlah gerai, laporan keuangan neraca laba rugi, omzet, jumlah imbalan, jumlah tenaga kerja, status perlindungan kekayaan intelektual, dan bentuk dukungan yang diberikan.

Kesimpulan

Waralaba adalah hak khusus atas sistem bisnis yang sudah terbukti berhasil, dipakai pihak lain lewat perjanjian tertulis, dan diatur ketat oleh PP No. 35 Tahun 2024. Ketat itu kabar baik buat kamu sebagai calon pembeli, karena aturannya memberi tiga alat perlindungan sekaligus: kriteria yang menyaring merek karbitan, prospektus yang wajib kamu terima 14 hari sebelum tanda tangan, dan STPW yang bisa dicabut kalau pemberi waralaba mangkir dari kewajiban dukungan.

Gunakan alat itu. Jangan menilai tawaran dari desain brosur atau ramainya antrean di foto. Nilailah dari tiga dokumen: STPW, sertifikat merek, dan laporan keuangan. Lalu hitung ulang balik modal memakai skenario omzet yang mengecewakan, bukan yang menyenangkan. Kalau angkanya masih masuk akal di skenario terburuk, barulah tawaran itu layak dipertimbangkan.

Dan kalau setelah menghitung ternyata membangun merek sendiri lebih masuk akal untuk kondisimu, itu juga jawaban yang sah. Mau menimbang dua pilihan itu dengan angka usahamu sendiri? Tanya mentor AI Teman Usaha, gratis.

Sumber

• PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (definisi waralaba, kriteria Pasal 4, prospektus Pasal 5, perjanjian Pasal 6, hak dan kewajiban Pasal 7, sanksi Pasal 10 dan 11, STPW Pasal 12 sampai 16, penggunaan produk dalam negeri Pasal 26, pelaporan Pasal 28, larangan Pasal 37, pencabutan PP 42/2007 Pasal 41). Diakses 20 Juli 2026.
• PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (aturan lama yang sudah dicabut, untuk perbandingan). Diakses 20 Juli 2026.
• UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pola kemitraan Pasal 26, waralaba dan UMKM Pasal 29). Diakses 20 Juli 2026.
• PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM (tarif permohonan pendaftaran merek Rp500.000 per kelas untuk usaha mikro dan kecil, Rp1.800.000 per kelas untuk umum). Diakses 20 Juli 2026.
• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (kerangka perizinan berusaha yang menaungi penerbitan STPW). Diakses 20 Juli 2026.
• OSS, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (kanal pengajuan STPW dan NIB). Diakses 20 Juli 2026.