Akta Pendirian Perusahaan: Isi, Alur, dan Urutan yang Benar

Akta pendirian perusahaan adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dan memuat anggaran dasar badan usahamu beserta keterangan lain soal pendirinya, pengurus pertamanya, dan saham yang diambil masing-masing pendiri. Untuk Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebut secara tegas bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi akta ini bukan pelengkap administrasi yang bisa kamu urus belakangan. Dia adalah dokumen kelahiran perusahaanmu, dan tanpa dia rantai legalitas berikutnya tidak bisa jalan.

Panduan ini menjelaskan isi akta pendirian bagian demi bagian, alasan hukum kenapa harus lewat notaris, alur lengkap sampai pengesahan badan hukum terbit, dokumen yang perlu kamu bawa ke kantor notaris, biaya resmi yang bisa kamu cek sendiri, dan perbedaan perlakuan antara PT, PT Perorangan, serta CV. Satu bagian yang paling sering bikin pemilik usaha rugi waktu akan dibahas panjang: urutan pengurusan yang benar, karena banyak orang mengira Nomor Induk Berusaha bisa diurus lebih dulu.

Akta Pendirian Perusahaan Itu Apa dan Kenapa Harus di Hadapan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi yang jelas. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang itu atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Notaris sendiri didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang tersebut.

Kata kuncinya "pejabat umum". Notaris bukan konsultan biasa yang kamu sewa untuk mengetik dokumen. Dia diangkat negara dan diberi kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik, sekaligus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan menyimpan aktanya. Itulah kenapa akta notaris punya kekuatan pembuktian yang berbeda dari surat perjanjian yang kamu ketik sendiri lalu ditandatangani bertiga di warung kopi.

Untuk PT, keharusan lewat notaris muncul dua kali. Pertama di Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan pendirian dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Kedua di Pasal 9 ayat (3), yang menyatakan bahwa kalau pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan ke Menteri, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Bukan kepada biro jasa, bukan kepada saudara yang jago komputer. Hanya notaris. Ketentuan ini yang membuat praktiknya di lapangan hampir selalu satu paket: kamu datang ke notaris, akta dibuat, lalu notaris juga yang mengunggah permohonannya ke sistem Kementerian Hukum.

Ada tiga hal teknis yang jarang dijelaskan ke klien pemula, padahal penting kamu tahu. Pertama, dokumen yang kamu bawa pulang dari kantor notaris itu bukan akta aslinya. Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut asli akta yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris disebut Minuta Akta, dan minuta itu disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Yang kamu pegang adalah Salinan Akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta yang di bagian bawahnya tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Kalau salinanmu hilang, kamu bisa meminta salinan lagi ke notaris karena minutanya masih ada.

Kedua, ada syarat formal untuk orang yang hadir. Penghadap harus paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, serta harus dikenal notaris atau diperkenalkan oleh dua saksi pengenal. Setiap akta yang dibacakan notaris juga dihadiri paling sedikit dua orang saksi dengan syarat tersendiri, termasuk tidak punya hubungan darah dekat dengan notaris atau para pihak. Ketiga, konsekuensinya nyata: pelanggaran terhadap ketentuan bentuk akta, syarat penghadap, dan syarat saksi mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Nilai autentiknya hilang. Ini alasan paling praktis kenapa kamu tidak bisa menghemat dengan cara memakai template akta dari internet.

Akta pendirian adalah lapis pertama dari rangkaian dokumen yang lebih panjang. Kalau kamu ingin melihat peta besarnya lebih dulu, dari bentuk badan usaha sampai izin sektor dan sertifikasi produk, baca panduan legalitas usaha yang membahas seluruh lapisan itu secara berurutan.

Isi Akta Pendirian: Anggaran Dasar plus Keterangan Pendiri

Undang-Undang Perseroan Terbatas membagi isi akta pendirian jadi dua kelompok. Pasal 8 ayat (1) menyatakan akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran dasar adalah aturan main internal perusahaanmu, sedangkan keterangan lain adalah data faktual tentang siapa yang mendirikan dan siapa yang akan menjalankan.

Pasal 15 ayat (1) menyebut anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat sembilan hal: nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; jumlah saham berikut klasifikasi, hak yang melekat, dan nilai nominalnya; nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan tata cara penggunaan laba serta pembagian dividen.

Sementara keterangan lain menurut Pasal 8 ayat (2) memuat sekurang-kurangnya identitas lengkap para pendiri, identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham berikut rincian jumlah dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor. Kalau salah satu pendiri berhalangan hadir, Pasal 8 ayat (3) membuka jalan keluar: dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Soal nama, ada rambu yang sering bikin proses mundur seminggu. Pasal 16 melarang perseroan memakai nama yang sudah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain, bertentangan dengan ketertiban umum, sama atau mirip dengan nama lembaga negara dan lembaga internasional tanpa izin, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya, hanya terdiri atas rangkaian angka atau huruf yang tidak membentuk kata, atau punya arti sebagai perseroan atau persekutuan perdata. Nama perseroan juga harus didahului frasa "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Siapkan tiga alternatif nama sejak awal supaya notaris tidak perlu menghubungimu berkali-kali.

Urutan yang Benar: Akta, Pengesahan, NPWP Badan, Baru NIB

Ini bagian yang paling sering tertukar. Banyak pemilik usaha mendengar bahwa "sekarang urus izin usaha gampang, tinggal daftar OSS, NIB terbit dalam hitungan menit", lalu menyimpulkan bahwa NIB adalah langkah pertama. Untuk usaha perorangan tanpa badan usaha, kesimpulan itu memang benar. Untuk PT dan CV, kesimpulan itu salah, dan sistemnya sendiri yang akan menolak kamu.

Langkah pertama, akta notaris. Di sinilah badan usahamu punya wujud hukum pertama kali: nama, alamat, kegiatan usaha, modal, dan susunan pengurus dikunci dalam satu dokumen autentik.

Langkah kedua, pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum. Akta saja belum membuat PT-mu jadi badan hukum. Permohonan pengesahan diajukan secara elektronik lewat sistem administrasi badan hukum, dan yang terbit kemudian adalah Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, yang di lapangan biasa disebut SK Kemenkumham. Nomenklatur kementeriannya sendiri sudah berubah, terlihat dari aturan terbaru soal badan usaha yang kini terbit atas nama Kementerian Hukum, misalnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025. Untuk CV, yang terbit bukan pengesahan badan hukum melainkan Surat Keterangan Terdaftar.

Langkah ketiga, NPWP badan. Direktorat Jenderal Pajak mensyaratkan fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak badan dalam negeri, ditambah dokumen identitas seluruh pengurus badan. Artinya kamu tidak bisa mendaftarkan NPWP badan sebelum akta ada di tangan. Kalau kamu belum familier dengan prosesnya, ada panduan terpisah soal cara membuat NPWP yang membahas jalur pendaftarannya.

Langkah keempat, NIB lewat OSS. Baru di titik ini kamu masuk ke sistem perizinan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menutup semua celah salah urutan lewat dua pasal.

Pasal 204 mengatur permohonan hak akses di Sistem OSS. Pelaku usaha berbentuk orang perseorangan mengisi data nomor induk kependudukan, sedangkan pelaku usaha berbentuk badan usaha mengisi data nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha. Sebelum punya nomor itu, kamu bahkan belum bisa membuat akun OSS sebagai badan usaha. Lalu Pasal 207 mengatur isi NIB. NIB mencakup data paling sedikit profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak, KBLI, dan lokasi usaha. Untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, data profil, permodalan, NPWP, dan KBLI mengikuti integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Data NPWP-nya divalidasi lewat integrasi dengan sistem kementerian yang membidangi keuangan negara.

Detail paling menentukan ada di Pasal 207 ayat (6): pelaku usaha orang perseorangan yang belum memiliki NPWP dapat mengajukan permohonan NPWP melalui Sistem OSS. Kemudahan itu diberikan kepada orang perseorangan, bukan kepada badan usaha. Jadi kalau kamu mendirikan PT atau CV, NPWP badannya harus sudah ada sebelum masuk OSS. Ini penjelasan teknis kenapa urutannya tidak bisa dibalik, dan kenapa cerita "NIB terbit dalam hitungan menit" yang kamu dengar dari teman ternyata tidak berlaku untuk kasusmu.

Setelah NIB terbit, barulah kamu masuk ke lapis perizinan berusaha berbasis risiko: menentukan kode KBLI, mengetahui tingkat risiko, dan memenuhi sertifikat standar atau izin kalau memang diperlukan. Dua tahap itu dibahas terpisah di panduan NIB dan panduan OSS RBA, dan keduanya baru relevan setelah badan usahamu sah berdiri.

Alur dari Pesan Nama sampai Pengesahan Terbit dan Tenggat 60 Hari

Prosesnya lebih terjadwal daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Sebelum notaris mengisi format isian permohonan, Pasal 9 ayat (2) mewajibkan pengajuan nama perseroan lebih dulu. Setelah nama disetujui, notaris mengisi format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan alamat lengkap perseroan.

Dari situ sistem bekerja bertahap. Kalau format isian dan keterangan dokumen pendukung sudah sesuai, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan secara elektronik. Kalau tidak sesuai, penolakan beserta alasannya juga dikirim secara elektronik. Setelah pernyataan tidak berkeberatan, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan fisik beserta dokumen pendukung paling lambat 30 hari. Kalau semua lengkap, paling lambat 14 hari Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Tenggat yang paling perlu kamu ingat justru ada di awal. Permohonan pengesahan harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

Dokumen yang Perlu Kamu Siapkan dan Biaya yang Perlu Kamu Anggarkan

Daftar berkas bisa sedikit berbeda antarnotaris, tapi intinya berputar di sekitar data yang wajib masuk akta dan format isian. Siapkan hal berikut sebelum janji temu supaya prosesnya tidak bolak-balik.

• KTP dan NPWP seluruh pendiri, ditambah kartu keluarga kalau diminta.
• Tiga alternatif nama perusahaan yang sudah kamu urutkan berdasarkan prioritas.
• Alamat lengkap tempat kedudukan perusahaan beserta bukti hak pakai tempat usahanya.
• Rincian kegiatan usaha yang akan dijalankan, ditulis sedetail mungkin.
• Kesepakatan tertulis soal modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan pembagian saham tiap pendiri.
• Susunan pengurus pertama, yaitu siapa direktur dan siapa komisaris.
• Surat kuasa bermeterai kalau ada pendiri yang tidak bisa hadir saat penandatanganan.

Soal biaya, pisahkan dua pos yang sifatnya berbeda. Pos pertama adalah penerimaan negara bukan pajak, yang tarifnya ditetapkan pemerintah dan bisa kamu cek sendiri di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Angkanya pasti dan tidak bisa ditawar.

Pos kedua adalah honorarium notaris, dan ini yang perlu kamu perlakukan sebagai kisaran, bukan tarif resmi. Tidak ada daftar harga jasa notaris yang seragam secara nasional. Yang ada adalah batas atas. Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan besarnya honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta. Untuk objek akta sampai dengan Rp100.000.000, honorarium yang diterima paling besar 2,5 persen. Untuk objek di atas Rp100.000.000 sampai Rp1.000.000.000, paling besar 1,5 persen. Untuk objek di atas Rp1.000.000.000, besarnya berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1 persen dari objek yang dibuatkan aktanya.

Artinya, angka yang kamu dengar dari teman belum tentu berlaku untukmu, karena nilai ekonomis aktanya berbeda. Yang bisa kamu lakukan adalah meminta rincian tertulis di awal: berapa honorarium akta, berapa yang disetor ke kas negara, dan biaya lain apa saja yang muncul. Satu catatan tambahan yang jarang diketahui, undang-undang yang sama mewajibkan notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Akta untuk PT, PT Perorangan, dan CV Tidak Sama

Tiga bentuk badan usaha ini sering disamakan padahal dokumen dasarnya berbeda secara mendasar, bahkan salah satunya tidak memerlukan akta notaris sama sekali.

PT biasa tetap memakai akta notaris, didirikan dua orang atau lebih, dan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri. Soal modal, ada kabar baik yang belum banyak diketahui. Undang-Undang Perseroan Terbatas versi lama memang mensyaratkan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000. Ketentuan itu sudah diubah lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga Pasal 32 kini berbunyi bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Peraturan pelaksananya, PP Nomor 8 Tahun 2021, menegaskan hal yang sama sekaligus mensyaratkan modal dasar itu ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen dengan bukti penyetoran yang sah.

PT Perorangan jalurnya berbeda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyisipkan Pasal 153A yang menyatakan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang, dan pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, bukan akta notaris. PP Nomor 8 Tahun 2021 merinci pelaksanaannya: pendirinya harus Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum, mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik, dan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri serta mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Ada pembatasan yang perlu kamu catat: pendiri hanya dapat mendirikan satu PT Perorangan dalam jangka waktu satu tahun. Pembahasan lengkapnya ada di panduan PT Perorangan.

CV justru kebalikannya. Dia tetap butuh akta notaris, tapi hasil akhirnya bukan badan hukum. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025, yang mencabut aturan pendaftaran sebelumnya dari tahun 2018, mengatur bahwa pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui notaris, secara elektronik lewat Sistem Administrasi Badan Usaha. Notaris harus mengecek nama lebih dulu di laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lalu mengunggah akta pendirian dan surat pernyataan bermeterai cukup. Yang terbit adalah Surat Keterangan Terdaftar, diterbitkan pada saat permohonan diterima. Dalam daftar tarif PP Nomor 45 Tahun 2024, CV memang dikelompokkan di bawah kategori badan usaha non badan hukum.

Konsekuensinya bukan sekadar istilah. Dalam definisi resminya, sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Jadi kalau CV punya utang, harta pribadi sekutu komplementer bisa ikut tersentuh. Perbandingan lengkap ketiganya bisa kamu baca di artikel perbedaan PT dan CV.

Kriteria usaha mikro dan kecil yang jadi syarat PT Perorangan bukan perkiraan. PP Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan kriteria modal usaha untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha: usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai paling banyak Rp5.000.000.000 dengan pengecualian yang sama. Kalau rencana permodalanmu melewati batas itu, jalurnya bukan PT Perorangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua jenis usaha wajib punya akta pendirian?

Tidak. Kewajiban akta pendirian melekat pada badan usaha seperti PT dan CV, bukan pada usaha perorangan. Kalau kamu berdagang atas nama pribadi tanpa membentuk badan usaha, kamu bisa langsung mengurus NIB sebagai pelaku usaha orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan di Sistem OSS. Akta baru jadi kebutuhan saat kamu ingin memisahkan harta usaha dari harta pribadi, punya mitra pemodal, atau mengikuti tender yang mensyaratkan badan usaha.

Bisakah saya mengurus NIB dulu baru membuat akta pendirian?

Untuk badan usaha, tidak bisa. PP Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 204 menyatakan permohonan hak akses di Sistem OSS oleh pelaku usaha berbentuk badan usaha dilakukan dengan mengisi data nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha. Nomor itu baru ada setelah akta dibuat dan badan usahamu didaftarkan. Kalau kamu terlanjur membuat NIB atas nama pribadi lalu belakangan mendirikan PT, keduanya adalah entitas berbeda dan perizinan atas nama pribadi tidak otomatis berpindah ke PT.

Apa bedanya akta pendirian dengan SK pengesahan badan hukum?

Akta pendirian dibuat oleh notaris dan berisi anggaran dasar serta keterangan pendiri. SK pengesahan diterbitkan oleh Menteri yang membidangi hukum sebagai pernyataan bahwa badan usahamu diakui sebagai badan hukum. Akta adalah kesepakatan para pendiri, sedangkan pengesahan adalah pengakuan negara atas kesepakatan itu. Keduanya harus ada, dan permohonan pengesahan wajib diajukan paling lambat 60 hari sejak akta ditandatangani.

Berapa lama proses dari tanda tangan akta sampai pengesahan terbit?

Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setelah dokumen pendukung disampaikan secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum paling lambat 14 hari. Sebelum titik itu ada tahapan pengajuan nama, pengisian format isian, pernyataan tidak berkeberatan, dan penyampaian dokumen fisik yang punya tenggat 30 hari. Dalam praktik, kecepatannya sangat bergantung pada kelengkapan berkas yang kamu serahkan ke notaris sejak awal.

Kalau salinan akta pendirian saya hilang, apakah perusahaan jadi bermasalah?

Tidak otomatis bermasalah, karena yang kamu pegang memang hanya salinan. Asli aktanya berupa Minuta Akta disimpan notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris, sehingga kamu bisa meminta salinan baru. Untuk salinan keputusan menteri atau sertifikat perseroan yang hilang atau rusak, PP Nomor 45 Tahun 2024 juga menyediakan layanan penggantian dengan tarif tersendiri. Tetap simpan berkas digitalnya di dua tempat berbeda supaya kamu tidak perlu mengurus penggantian.

Apakah saya masih perlu modal Rp50 juta untuk mendirikan PT?

Tidak. Ketentuan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga besaran modal dasar kini ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Yang tetap berlaku adalah kewajiban menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit 25 persen dari modal dasar itu, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian.

Kesimpulan

Akta pendirian perusahaan adalah titik nol legalitas badan usahamu. Dia memuat anggaran dasar dan keterangan pendiri, dibuat di hadapan notaris karena undang-undang memang mengharuskannya, dan punya tenggat yang mengikat: 60 hari untuk mengajukan pengesahan, atau aktanya batal. Setelah pengesahan atau pendaftaran badan usaha terbit, barulah NPWP badan bisa diurus, dan setelah itu barulah NIB bisa keluar dari Sistem OSS. Urutan ini bukan tradisi, melainkan konsekuensi dari cara sistem perizinan menarik data satu sama lain.

Kalau kamu masih menimbang mau berbentuk apa, mulai dari pertanyaan yang paling praktis: berapa orang yang benar-benar akan jadi pemilik, seberapa besar risiko utang usahamu, dan apakah calon pembelimu mensyaratkan badan hukum. Jawaban ketiganya biasanya sudah cukup untuk memilih antara PT, PT Perorangan, dan CV. Kamu bisa menelusuri langkah legalitas dari awal lewat panduan legalitas usaha Teman Usaha, atau ajukan pertanyaan spesifik tentang kondisi usahamu ke mentor AI Teman Usaha supaya urutan pengurusannya tersusun sesuai keadaanmu sendiri.

Sumber