E-Katalog LKPP: Cara UMKM Menjual Produk ke Instansi Pemerintah

E katalog LKPP, yang nama resminya Katalog Elektronik, adalah etalase belanja daring milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tempat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang dan jasa dengan uang APBN dan APBD. Kalau produkmu tayang di sana, pembelimu bukan lagi konsumen rumahan, melainkan satuan kerja pemerintah yang belanjanya rutin, anggarannya sudah dipatok setahun sebelumnya, dan pembayarannya lewat kas negara.

Versi yang berlaku sekarang adalah Katalog Elektronik Versi 6, dan cara mendaftarnya sudah berubah cukup jauh dibanding panduan yang beredar beberapa tahun lalu. Artikel ini menjelaskan apa itu katalog elektronik, siapa yang boleh masuk, dokumen apa yang disiapkan, alur pendaftaran akun sampai produk tayang, bagaimana instansi memilih produk, apa kewajibanmu setelah tayang, dan kesalahan yang paling sering bikin pendaftaran ditolak. Semua bersandar ke laman resmi LKPP dan INAPROC, dan daftar sumbernya ada di bagian akhir.

Apa Itu Katalog Elektronik dan Di Mana Posisinya

Menurut Syarat dan Ketentuan resminya, Katalog Elektronik Versi 6 adalah bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional milik LKPP yang dikelola bersama PT Telkom, dan berfungsi sebagai platform yang dipakai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa dengan dana APBN dan APBD lewat metode E-Purchasing. Pengelolaan bersama Telkom itu diamanatkan lewat Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Istilah E-Purchasing sendiri didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring. Jadi katalog elektronik itu satu metode belanja, bukan keseluruhan sistem pengadaan. Instansi masih bisa memakai tender atau seleksi untuk kebutuhan lain. Yang membuat katalog menarik untuk usaha kecil adalah sifatnya: pembeli mencari sendiri, memilih dari daftar produk yang sudah tayang, lalu memesan tanpa harus menggelar tender.

Dua peran penting yang perlu kamu kenali. Pertama, Pembeli, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) di instansi. Kedua, Penyedia, yaitu pihak yang menyediakan barang atau jasa, dan definisinya mencakup badan usaha, orang perseorangan, lembaga, sampai badan penelitian. Kontraknya bukan surat perjanjian tebal, melainkan Surat Pesanan, yang di aturan katalog disebut sebagai bentuk kontrak dalam pengadaan lewat katalog elektronik.

Perubahan besar yang sering terlewat: pencarian produk di versi 6 sudah tidak lagi memakai pembagian etalase lokal, nasional, dan sektoral. Sekarang produk dikelompokkan dalam kategori yang dikelola terpusat oleh pengelola katalog. Kalau kamu membaca panduan yang masih menyuruh "pilih etalase lokal daerahmu", panduan itu sudah lewat masa berlakunya.

Siapa yang Boleh Jadi Penyedia dan Dokumen yang Disiapkan

Syaratnya bertumpu pada satu hal: legalitas usaha yang terdaftar. Kewajiban penyedia di Syarat dan Ketentuan menyebutkan penyedia wajib memiliki akta pendirian beserta perubahannya untuk badan hukum atau badan usaha, plus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berasal dari sistem Online Single Submission (OSS), dan izin lain yang diwajibkan aturan. Kalau NIB-mu belum ada, itu pekerjaan rumah pertama. Cara mengurusnya kami bahas terpisah di panduan NIB adalah dan langkah teknisnya di panduan OSS RBA.

Kabar baiknya, akta pendirian tidak diwajibkan untuk semua bentuk usaha. Pusat Bantuan INAPROC menyebutkan badan usaha perorangan atau UMKM tidak wajib mencantumkan akta pendirian, dan daftar bentuk usaha yang dikecualikan mencakup Usaha Perseorangan, Usaha Dagang (UD), Orang Perseorangan, Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Dagang, sampai BUM Desa. Kalau usahamu berbentuk PT Perorangan, cek dulu bedanya di artikel PT Perorangan supaya kamu tahu dokumen mana yang memang kamu punya.

Untuk tahap pendaftaran akses penyedia, panduan resmi INAPROC menyebut dokumen perusahaan yang harus disiapkan lebih dulu. Ringkasnya begini:

Banyak kolom lain tidak perlu kamu ketik manual. Data seperti NPWP, nama perusahaan, jenis UMK, bentuk usaha, skala usaha, nomor akta, nama notaris, dan kode KBLI ditarik otomatis dari OSS begitu NIB-mu terbaca. Ini alasan kenapa kualitas data OSS-mu menentukan lancar atau tidaknya pendaftaran. Kalau data usahamu di OSS berantakan, kekacauannya ikut terbawa ke katalog. Rapikan dulu fondasinya lewat panduan legalitas usaha.

Alur Daftar dari Akun INAPROC sampai Akses Penyedia

Sejak akun terpusat diberlakukan, kamu tidak lagi membuat akun langsung di katalog. Kamu membuat satu akun INAPROC yang memakai sistem Single Sign-On, lalu akun itu dipakai untuk berbagai aplikasi dalam ekosistem pengadaan nasional, termasuk Katalog v6, Pusat Bantuan, dan Daftar Hitam. Pendaftarannya bertingkat tiga sebelum kamu dapat peran sebagai penyedia.

Pada tahap ketiga, sistem tidak sekadar menerima berkas. Setelah kamu memasukkan NIB dan menekan tombol cek, sistem memeriksa empat hal sekaligus: apakah NIB valid dan terdaftar di OSS, apakah NIK admin perusahaan sesuai dengan data pada NIB, apakah NPWP yang melekat pada NIB masuk Daftar Hitam, dan apakah NIB sudah pernah terdaftar di sistem. Kalau NPWP-mu terdeteksi masuk Daftar Hitam, proses berhenti di situ dan kamu harus menghubungi Pusat Bantuan.

Ada tiga catatan administratif yang sering bikin orang terjebak, dan semuanya tertulis eksplisit di Pusat Bantuan INAPROC. Pertama, NIK hanya bisa didaftarkan satu kali dan akan terikat dengan email, username, serta nomor telepon yang kamu pakai. Kalau verifikasi profilmu bermasalah, jangan membuat akun baru, karena NIK-mu sudah terpakai di akun pertama. Kedua, email wajib memakai domain pribadi seperti Gmail atau Yahoo, bukan email instansi atau perusahaan, supaya kamu tidak kehilangan akses saat berpindah tempat kerja. Ketiga, akses perusahaan pertama kali hanya bisa didaftarkan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Setelah akses penyedia aktif, rumah kerjamu pindah ke Sistem Manajemen Penyedia di alamat penyedia.inaproc.id. Di sana ada menu Data Kualifikasi dengan empat tab: Sertifikat Izin Usaha, Sumber Daya Manusia, Pengalaman, dan Peralatan. Tab Sertifikat Izin Usaha bisa diisi lewat tombol integrasi data ke OSS, dan data yang ditarik dari OSS tidak bisa kamu ubah manual. Untuk usaha jasa atau konstruksi, tab Pengalaman dan Peralatan yang terisi rapi ikut menentukan lolos atau tidaknya kamu di kompetisi.

Cara Mengunggah Produk sampai Tayang di Katalog

Menambahkan produk bisa dari menu Daftar Produk atau menu Tambah Produk. Langkah pertamanya bukan mengisi nama produk, melainkan memilih kategori, dan di sinilah banyak orang tersandung. Kategori punya tiga level, dan kamu hanya bisa memilih kategori level tiga yang kode KBLI-nya sesuai dengan izin usahamu. Artinya, kalau kode KBLI di NIB-mu tidak mencakup kegiatan yang kamu jual, kategori yang kamu incar tidak akan bisa dipilih. Ini bukan bug, ini pagar.

Setelah kategori, kamu mengisi informasi merek. Kalau produkmu bermerek, kamu memasukkan nomor permohonan merek, dan sistem menyediakan tautan pencarian ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual kalau nomornya tidak kamu hafal. Buat kamu yang belum mendaftarkan merek, urutan yang sehat adalah mengurusnya lebih dulu, dan langkahnya kami bahas di artikel cara daftar merek dagang.

Ketentuan teknis unggahan cukup detail dan sebaiknya kamu siapkan sebelum duduk di depan layar:

• Foto produk. Format .jpg, .jpeg, atau .png, ukuran minimal 300 x 300 piksel dan maksimal 2048 x 2048 piksel. Wajib minimal 1 foto, maksimal 15 foto, supaya produk terlihat dari berbagai sisi.
• Video produk. Opsional. Format .mp4 atau .mov, durasi maksimal 120 detik, ukuran berkas maksimal 50 MB, atau kamu cukup mencantumkan URL videonya.
• Klasifikasi KBKI. Pilihan kode komoditas yang muncul mengikuti kategori produk yang tadi kamu pilih, jadi kategori yang salah akan menyeret KBKI ikut salah.
• Status produk dalam negeri. Kamu diminta menyatakan klasifikasi produk (lokal atau impor), lokasi produksi, apakah tenaga kerjanya WNI, dan apakah bahan bakunya dari dalam negeri.
• Sertifikat TKDN dan SNI. Kolom TKDN hanya bisa diisi untuk produk lokal. Sertifikat yang diunggah akan diverifikasi, dan kalau ditolak, sertifikat beserta informasinya terhapus otomatis dari produkmu, dengan pemberitahuan lewat email.
• Harga, stok, dan pengiriman. Harga yang kamu masukkan adalah harga sebelum PPN. Untuk produk fisik, opsi kurir pengiriman wajib diaktifkan minimal satu. Kalau opsi pengiriman tidak aktif, produkmu belum bisa dibeli.

Sebagian produk masuk antrean kurasi. Panduan resmi menyebut kurasi wajib dipicu oleh tiga atribut, yaitu TKDN, SNI, dan merek. Kalau produkmu tidak membawa ketiganya, dia tidak ditandai sebagai kurasi wajib. Kalau membawa salah satunya, produk akan berstatus sedang dikurasi sampai peninjauan selesai. Kalau kurasi ditolak, kamu diberi tahu lewat email berikut alasan penolakannya.

Setelah tayang, produkmu punya status yang berubah-ubah. Memahami arti tiap status menghemat banyak kepanikan:

Bagaimana Instansi Memilih Produk dan Apa yang Bikin Produk UMKM Dilirik

Ini bagian yang paling jarang dibahas, padahal paling menentukan omzet. Pembeli mencari produk lewat tiga jalan: kategori, koleksi produk, dan kolom pencarian. Untuk pencarian lewat kolom pencarian, panduan resmi menyebutkan urutan hasilnya disusun berdasarkan tujuh aspek berikut.

Perhatikan urutan dua dan tiga. Kandungan dalam negeri dan status UMKK berada di atas harga termurah. Ini penerjemahan langsung dari kebijakan keberpihakan pada produk dalam negeri dan usaha kecil ke dalam mesin pencarian. Katalog juga menyediakan koleksi khusus di halaman depan, yaitu produk bersertifikat TKDN, produk dalam negeri dari UMKK, dan produk dalam negeri di daerah sekitar instansi. Kalau kamu usaha kecil di daerah dan produkmu buatan lokal, kamu masuk ke tiga koleksi itu sekaligus tanpa perlu memasang iklan apa pun.

Selain pembelian langsung, ada Mini Kompetisi, yaitu metode pemilihan penyedia terhadap dua atau lebih penyedia yang punya produk sama atau sejenis, dengan tujuan mendapat harga terbaik. Menariknya, undangan kompetisi tidak hanya jatuh ke penyedia yang produknya sudah tayang. Pusat Bantuan menyebut penyedia yang mendapat informasi kompetisi adalah mereka yang mendaftarkan usahanya berdasarkan KBLI tertentu yang terhubung dengan pemetaan kategori level tiga, meskipun produknya belum tayang, dengan syarat memenuhi kualifikasi yang diminta pembuat kompetisi, yaitu UMK atau non UMK.

Satu lagi yang perlu kamu pahami dari sisi pembeli: PPK wajib membuat dokumentasi persiapan E-Purchasing berbentuk PDF sebagai bukti bahwa pemilihan produk sudah sesuai aturan, dan dokumen itu diunggah dalam proses transaksi. Konsekuensinya buatmu sederhana: pembeli butuh alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memilih produkmu. Deskripsi produk yang lengkap dan spesifikasi yang jelas membuat pekerjaan mereka lebih mudah, dan itu keuntunganmu.

Kewajiban, Sanksi, dan Kesalahan yang Sering Bikin Ditolak

Tayang di katalog artinya kamu terikat Syarat dan Ketentuan yang mengikat sebagai perjanjian. Kewajiban yang paling perlu kamu resapi ada di soal harga. Penyedia bertanggung jawab menjamin harga yang tercantum merupakan harga terbaik bagi pemerintah, dan dilarang menjual lewat katalog dengan harga lebih mahal dibanding harga di kanal lain pada periode penjualan, volume, kota atau kabupaten, dan spesifikasi teknis yang sama. Jadi kalau produk yang sama kamu jual lebih murah di toko fisik atau marketplace, harga katalogmu bermasalah.

Kewajiban lain yang bersifat operasional dan tertulis eksplisit: menjamin ketersediaan barang sesuai spesifikasi Surat Pesanan, mengirim pesanan tepat waktu dan bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, serta kuantitasnya, mengganti barang yang rusak atau cacat mutu, memberikan layanan purnajual sesuai garansi yang kamu tulis sendiri di halaman produk, dan memperbarui data kualifikasi serta dokumen perizinan. Penyedia juga wajib menjamin pemenuhan seluruh kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan saat pendaftaran selama masih menjadi penyedia, bukan hanya di hari pendaftaran.

Kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, ketentuan sanksinya bertingkat. Syarat dan Ketentuan menyebut sanksi administratif berupa pemberian surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi katalog elektronik, dan penurunan pencantuman produk atau penyedia. Terpisah dari itu, ada sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga produk atau sebagian total harga produk untuk setiap hari keterlambatan, sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan. Ada pengecualian yang adil: keterlambatan yang disebabkan Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Soal biaya, laman resmi tidak mencantumkan tarif pendaftaran penyedia, tapi menyebut biaya-biaya yang ditanggung penyedia dalam transaksi, yaitu meterai elektronik untuk nominal transaksi di atas Rp5.000.000, biaya tanda tangan elektronik, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak apabila ada, serta biaya metode pembayaran apabila ada. Untuk PNBP, Pusat Bantuan menjelaskan bahwa mengikuti PMK Nomor 93 Tahun 2025 yang berlaku sejak 15 Februari 2026, PNBP baru tertagih ketika penyedia sudah memiliki transaksi di atas Rp15.000.000.000 dengan status minimal pesanan sudah BAST. Untuk mayoritas usaha kecil, ambang itu jauh di atas kepala, jadi tidak perlu jadi kekhawatiran awal.

Sisi pajaknya juga perlu kamu perhitungkan sejak awal, bukan setelah pesanan pertama masuk. Pusat Bantuan menyebut seluruh penyedia di katalog secara otomatis dianggap berstatus Pengusaha Kena Pajak mengikuti ketentuan PMK-58, sementara penyedia dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar per tahun wajib mengajukan pengukuhan PKP ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau istilah PKP masih asing, mulai dari dasarnya di artikel pajak UMKM.

Sekarang bagian yang paling praktis: kesalahan yang paling sering menghentikan langkah pemula.

• KSWP tidak valid. Ini penyebab utama penolakan akses Admin Perusahaan. Perbarui dulu di sistem DJP, lalu kembali ke akun INAPROC, masuk ke menu Pengaturan lalu Instansi atau Perusahaan, dan tekan tombol Perbarui Data supaya sistem melakukan sinkronisasi ulang.
• NIB tidak ditemukan. Biasanya karena NIK-mu belum tercatat sebagai penanggung jawab atau pemilik saham pada NIB perusahaan di sistem OSS. Perbaiki datanya di OSS lebih dulu.
• Kode KBLI tidak mencakup produk yang mau dijual. Akibatnya kategori level tiga yang kamu butuhkan tidak bisa dipilih, dan kamu tidak masuk daftar undangan mini kompetisi untuk kategori itu.
• Foto produk di bawah 300 x 300 piksel. Ditolak sistem sebelum sempat dinilai orang.
• Opsi kurir pengiriman belum diaktifkan. Produk terlihat sudah lengkap tapi tidak bisa dibeli, dan pengingatnya muncul di dasbor.
• Membuat akun baru saat verifikasi bermasalah. Sia-sia, karena NIK hanya bisa didaftarkan satu kali.

Menurut saya, kesalahan terbesar yang paling mahal justru bukan yang teknis, melainkan cara pandang. Banyak pemilik usaha memperlakukan katalog seperti lapak yang sekali diisi lalu ditinggal. Padahal katalog menuntut pemeliharaan: stok diperbarui, harga dijaga tetap konsisten dengan kanal lain, dokumen kualifikasi diperbarui saat masa berlakunya habis, dan pesanan dibalas cepat. Penyedia yang rajin merawat datanya akan menang atas penyedia yang produknya lebih murah tapi statusnya sering turun tayang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UMKM perorangan tanpa PT bisa jadi penyedia e katalog LKPP?

Bisa. Definisi Penyedia di Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Versi 6 mencakup orang perseorangan, bukan hanya badan usaha. Pusat Bantuan INAPROC juga menyebut badan usaha perorangan dan UMKM tidak wajib mencantumkan akta pendirian, termasuk bentuk Usaha Perseorangan, Usaha Dagang, dan Perusahaan Perseorangan. Yang tetap wajib adalah NIB dari OSS dan data perpajakan yang bersih.

Berapa biaya mendaftar dan menayangkan produk di katalog elektronik?

Laman resmi LKPP tidak mencantumkan tarif pendaftaran penyedia. Yang disebut eksplisit adalah biaya yang menempel pada transaksi, yaitu meterai elektronik untuk nominal transaksi di atas Rp5.000.000, biaya tanda tangan elektronik, PNBP bila ada, dan biaya metode pembayaran bila ada. Karena struktur biaya bisa berubah mengikuti peraturan menteri keuangan, pastikan kamu mengecek ulang di Pusat Bantuan INAPROC sebelum menghitung margin.

Kenapa pendaftaran akses penyedia saya ditolak?

Penyebab yang paling sering disebut Pusat Bantuan adalah status KSWP yang tidak valid. Perbarui datanya lewat sistem DJP, lalu masuk ke akun INAPROC, buka menu Pengaturan lalu Instansi atau Perusahaan, pilih kembali peran yang ingin didaftarkan, dan tekan Perbarui Data. Kalau pesan yang muncul justru NIB tidak ditemukan, masalahnya ada di OSS: NIK-mu belum tercatat sebagai penanggung jawab atau pemilik saham.

Kenapa produk saya sudah diunggah tapi tidak muncul di halaman pembeli?

Dua kemungkinan yang disebut Pusat Bantuan. Pertama, produkmu berstatus tidak tayang sehingga memang tidak muncul di sisi pembeli. Kedua, pembeli sedang memakai penyaring produk di daerahnya, sedangkan lokasi usahamu di luar jangkauan daerah pembeli tersebut. Cek juga apakah opsi kurir pengiriman sudah diaktifkan, karena tanpa itu produk belum bisa dibeli.

Apa bedanya katalog elektronik dengan toko daring?

Keduanya sama-sama masuk metode E-Purchasing. Definisi resmi E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring. Bedanya ada di kanalnya: katalog elektronik adalah etalase yang dikelola LKPP bersama Telkom, sedangkan toko daring adalah kanal terpisah yang juga bisa diakses dari portal katalog. Cek kanal mana yang lebih cocok untuk jenis produkmu sebelum memilih.

Apa sanksinya kalau saya terlambat mengirim pesanan?

Syarat dan Ketentuan menyebut sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga produk atau sebagian total harga produk untuk setiap hari keterlambatan, sesuai yang diatur dalam Surat Pesanan. Di luar denda, ada jalur sanksi administratif berupa surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi, sampai penurunan pencantuman produk atau penyedia. Keterlambatan akibat Keadaan Kahar dikecualikan.

Kesimpulan

Katalog elektronik LKPP bukan pasar yang mustahil dimasuki usaha kecil. Justru sebaliknya, mesin pencariannya sengaja menaruh kandungan dalam negeri dan status UMKK di atas harga termurah, dan halaman depannya punya koleksi khusus untuk produk dalam negeri dari UMKK serta produk di daerah sekitar instansi. Yang jadi penyaring bukan modal besar, melainkan kerapian administrasi: NIB yang datanya benar di OSS, KSWP yang valid, kode KBLI yang cocok dengan produk, dan kelengkapan data produk yang dipelihara terus.

Kalau kamu baru mau mulai, urutannya jelas. Beresi NIB dan kode KBLI di OSS, pastikan status KSWP valid, buat akun INAPROC memakai NIK dan email pribadimu sendiri, lanjutkan ke verifikasi profil dan akses penyedia, lalu unggah satu produk unggulan dengan data selengkap mungkin sebelum menambah yang lain. Satu produk yang datanya rapi jauh lebih berguna daripada dua puluh produk yang setengah jadi.

Terakhir, ingat bahwa aturan pengadaan pemerintah termasuk yang paling sering diperbarui. Nama sistem, versi katalog, dan alurnya sudah berubah beberapa kali dalam lima tahun terakhir. Sebelum mengambil keputusan besar, cek langsung ke katalog.inaproc.id dan Pusat Bantuan INAPROC, karena panduan pihak ketiga yang beredar sering tertinggal satu atau dua versi di belakang.

Gambaran lengkap izin dan dokumen yang biasanya dibutuhkan usaha kecil, dari NIB sampai pajak, ada di panduan legalitas usaha. Kalau ada bagian yang belum jelas untuk kasusmu, ngobrol dengan AI mentor bisnis kami dan bahas langkah berikutnya.

Sumber

• Katalog Elektronik INAPROC (katalog.inaproc.id), diakses 26 Juli 2026. Portal resmi Katalog Elektronik dengan koleksi Produk Bersertifikat TKDN, Produk dalam Negeri dari UMKK, dan Produk Konsolidasi, serta kanal Toko Daring.
• Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Versi 6 (versi 1.4), Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 11 Agustus 2025. Definisi Katalog Elektronik, E-Purchasing, Penyedia, Surat Pesanan, dan Mini-Kompetisi; kewajiban harga terbaik bagi pemerintah; biaya meterai elektronik untuk transaksi di atas Rp5.000.000; ketentuan sanksi administratif dan denda keterlambatan 1/1000 per hari.
• Catatan Penting Seputar Manajemen Akun INAPROC, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 9 Juli 2025. Sistem Single Sign-On akun INAPROC, tiga tahap pendaftaran, aturan NIK hanya sekali, kewajiban memakai email domain pribadi, dan ketentuan akses perusahaan pertama kali oleh pemilik atau pemegang saham.
• Panduan Pengguna Melakukan Registrasi Akses Penyedia, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 15 Juni 2026. Daftar dokumen perusahaan (NIB, bukti KSWP, surat pernyataan pemilik atau surat kuasa, surat PKP non PKP, surat keterangan kerja, NPWP perusahaan), empat pengecekan NIB ke OSS dan Daftar Hitam, serta data yang terisi otomatis dari OSS.
• Panduan Penambahan Produk, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 15 April 2026. Pemilihan kategori tiga level yang terikat KBLI izin usaha, ketentuan foto produk 300 x 300 sampai 2048 x 2048 piksel dengan maksimal 15 foto, video maksimal 120 detik dan 50 MB, pengisian KBKI, PDN, TKDN, SNI, kewajiban mengaktifkan opsi pengiriman, dan kriteria kurasi wajib berupa TKDN, SNI, serta merek.
• Kanal Pencarian Produk dan Penyedia, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 4 Agustus 2025. Tujuh aspek pengurutan hasil pencarian produk, koleksi PDN Bersertifikat TKDN, PDN oleh UMKK, dan PDN Daerah Sekitar, serta keterangan bahwa pencarian tidak lagi memakai etalase lokal, nasional, dan sektoral.
• Jenis Produk, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 4 Agustus 2025. Penjelasan status produk Aktif atau Tayang, Sedang Ditinjau (Dikurasi), Tidak Aktif, Turun Tayang, dan Belum Aktif, termasuk keterangan produk pindahan dari katalog versi 5.
• FAQ Penagihan PNBP ke UMKK berdasarkan PMK 93 Tahun 2025, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 10 Maret 2026. PMK Nomor 93 Tahun 2025 berlaku 15 Februari 2026 dan PNBP tertagih ketika penyedia memiliki transaksi di atas Rp15.000.000.000 dengan status minimal pesanan sudah BAST.
• Apa yang harus saya lakukan jika pendaftaran akses saya sebagai Admin Perusahaan ditolak, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 23 Juni 2025. Penolakan akses Admin Perusahaan umumnya disebabkan status KSWP yang tidak valid, beserta langkah perbaikannya lewat menu Pengaturan dan tombol Perbarui Data.
• Siapakah penyedia yang mendapatkan undangan atau notifikasi kompetisi, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 16 Januari 2025. Undangan mini kompetisi diberikan berdasarkan KBLI yang terhubung pemetaan kategori level tiga meski produk belum tayang, dengan syarat kualifikasi UMK atau non UMK.
• Kewajiban PKP dan NPWP bagi Penyedia Katalog Elektronik, Pusat Bantuan INAPROC, diperbarui 28 Oktober 2024. Seluruh penyedia dianggap berstatus PKP mengikuti ketentuan PMK-58, dan penyedia dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar per tahun wajib mengajukan pengukuhan PKP ke DJP.
• Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (peraturan.go.id), ditetapkan 20 Februari 2023, status berlaku. Dasar penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya yang dirujuk dalam Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Versi 6.
• Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (peraturan.go.id), ditetapkan 2 Februari 2021, status berlaku. Payung aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menaungi metode E-Purchasing.
• OSS RBA, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (oss.go.id), diakses 26 Juli 2026. Sumber penerbitan NIB dan data usaha yang ditarik otomatis oleh sistem INAPROC saat pendaftaran akses penyedia.