Surat Keterangan Usaha (SKU): Fungsi dan Cara Membuatnya

Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah dokumen resmi dari kelurahan atau desa yang menyatakan kamu benar-benar memiliki usaha di wilayah tersebut, dan paling sering diminta sebagai syarat mengajukan KUR, bantuan pemerintah untuk UMKM, atau membuka rekening usaha di bank. Kalau kamu baru merintis usaha kecil dan belum sempat mengurus legalitas yang lebih formal, SKU biasanya jadi dokumen pertama yang kamu urus karena prosesnya sederhana dan bisa diselesaikan mulai dari tingkat RT sampai kelurahan, tanpa biaya.

Di panduan ini kita bahas tuntas: apa itu SKU dan fungsinya, siapa yang berwenang menerbitkan, syarat dokumen yang perlu kamu siapkan, langkah membuatnya dari RT/RW sampai kelurahan atau kecamatan, berapa lama masa berlakunya dan berapa biayanya, sampai kapan SKU sudah tidak cukup dan kamu perlu naik kelas ke NIB (Nomor Induk Berusaha) lewat OSS. Semua penjelasan di sini merujuk sumber resmi pemerintah, lengkap dengan tautannya di bagian Sumber.

Apa Itu Surat Keterangan Usaha dan Fungsinya untuk Usahamu

Menurut penjelasan resmi Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, SKU adalah surat yang dibuat oleh aparat berwenang (kelurahan atau kepala desa) untuk menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW di bawah kelurahan atau desa itu, dan benar memiliki usaha yang disebutkan dalam surat. Jadi intinya, SKU adalah bukti administratif tingkat lokal bahwa usahamu itu nyata, bukan sekadar klaim.

SKU dipakai untuk beberapa kebutuhan yang sering kamu temui sebagai pelaku usaha kecil:

• Syarat pengajuan KUR atau pinjaman bank. Bank Mandiri, misalnya, secara eksplisit mencantumkan "NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang" sebagai salah satu syarat penerima KUR Mandiri, bersama e-KTP dan dokumen lain. Kalau kamu belum sempat mengurus NIB, SKU bisa jadi alternatif yang diterima. Pola serupa juga berlaku di skema KUR BRI, yang mensyaratkan izin usaha atau NIB sebagai bukti legalitas.
• Verifikasi untuk bantuan pemerintah bagi UMKM, misalnya saat pendataan atau pengajuan program bantuan yang mensyaratkan bukti usaha aktif di wilayah domisili.
• Membuka rekening usaha di sejumlah bank, terutama untuk usaha mikro yang belum berbadan hukum dan belum punya NIB.
• Keperluan administrasi lain, seperti melengkapi berkas kerja sama dengan instansi lokal atau menunjukkan domisili usaha untuk kebutuhan tertentu.

Satu hal yang penting kamu pahami sejak awal: SKU itu sifatnya keterangan administratif lokal, bukan izin usaha dalam arti perizinan berusaha yang diatur sistem OSS. Bedanya dengan NIB akan kita bahas lebih detail nanti, tapi singkatnya, SKU cukup untuk kebutuhan sederhana tingkat awal, sementara NIB adalah legalitas usaha yang berlaku secara nasional. Kalau kamu belum yakin usahamu sudah butuh legalitas seperti apa, kamu bisa tanya dulu ke mentor AI Teman Usaha, gratis dan bisa kapan saja.

Siapa yang Berwenang Menerbitkan SKU

Jawaban paling umum: kelurahan atau desa. Tapi praktiknya tidak seragam di semua daerah, dan ini penting supaya kamu tidak salah alamat waktu mengurus.

Di sebagian besar daerah, alurnya begini: SKU dibuat dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa, kemudian kalau daerahmu mensyaratkan, lanjut disahkan di kecamatan dengan tanda tangan camat dan stempel kecamatan. Pola ini dikonfirmasi baik oleh Kecamatan Cigugur maupun panduan resmi Pemerintah Desa Salam, Gunungkidul.

Tapi ada juga daerah yang justru membalik kewenangannya. Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang, secara resmi mengumumkan bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang No. 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat, SKU justru diterbitkan oleh kecamatan. Kelurahan di sana hanya mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan kepada camat, bukan SKU final. Sementara itu, di Kecamatan Cigugur, kecamatan sendiri yang menjadi loket layanan utama untuk SKU.

Syarat Dokumen untuk Membuat SKU

Dokumen inti yang hampir selalu diminta di semua daerah cuma tiga: KTP, Kartu Keluarga, dan surat pengantar RT/RW. Di luar itu, ada dokumen tambahan yang bervariasi tergantung kebijakan kelurahan atau kecamatan setempat. Berikut rangkumannya berdasarkan beberapa sumber resmi yang sudah kami verifikasi:

Menariknya, sebagian daerah malah meminta bukti legalitas yang lebih tinggi sebagai syarat SKU. Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang, misalnya, meminta fotokopi NIB, izin usaha, akta pendirian, atau dokumen legalitas lain yang mencantumkan nama pemilik usaha. Tapi khusus pemilik usaha mikro yang belum punya izin usaha apa pun, mereka cukup membuat surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pemohon, RT, dan RW. Jadi kalau kamu benar-benar baru mulai dan belum punya dokumen legalitas apa pun, jangan khawatir, tetap ada jalur untukmu.

Langkah-Langkah Membuat SKU dari RT/RW sampai Kelurahan atau Kecamatan

Prosesnya sebenarnya tidak rumit, cuma butuh beberapa kali kunjungan. Ini alur umum yang berlaku di kebanyakan daerah, berdasarkan panduan resmi Pemerintah Desa Salam dan Kecamatan Cigugur:

1. Minta surat pengantar dari RT. Datangi pengurus RT, biasanya sekretaris atau ketua RT, dan sampaikan niatmu untuk membuat SKU. Bawa KTP asli dan Kartu Keluarga. Surat pengantar akan ditandatangani ketua RT.
2. Minta pengesahan dari RW. Surat pengantar dari RT dibawa ke ketua RW untuk disahkan. Di sebagian daerah, dokumen gabungan ini disebut juga surat keterangan domisili.
3. Bawa semua berkas ke kantor kelurahan atau kepala desa. Serahkan surat pengantar RT/RW beserta dokumen pendukung lain (KTP, KK, foto usaha, surat pernyataan). Kamu akan diminta mengisi formulir permohonan SKU. Isi dengan benar dan lengkap karena datanya masuk catatan resmi.
4. Tunggu proses verifikasi di kelurahan. Petugas memeriksa kelengkapan berkas. Kalau ada yang kurang, berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Kalau lengkap, SKU diproses dan ditandatangani lurah atau kepala desa.
5. Bawa ke kecamatan kalau daerahmu mensyaratkan. Sebagian daerah mewajibkan SKU yang sudah ditandatangani lurah dibawa lagi ke kecamatan untuk disahkan camat dan diberi stempel kecamatan sebelum benar-benar final.

Biar kebayang situasi nyatanya, begini contoh yang sering terjadi. Seorang pemilik warung kelontong sudah dua tahun berjualan di rumahnya sendiri, tapi belum pernah mengurus dokumen apa pun selain KTP. Waktu mau mengajukan KUR Super Mikro ke bank, dia ditanya soal NIB atau surat keterangan usaha, dan dia tidak punya keduanya. Karena mengurus NIB lewat OSS terasa asing baginya, dia memilih jalur yang lebih akrab dulu: minta surat pengantar RT, lanjut ke kelurahan, selesai dalam satu hari tanpa biaya. Dengan SKU itu, pengajuan KUR-nya diterima. Setelah usahanya makin besar, barulah dia sempat mengurus NIB lewat OSS untuk legalitas yang lebih kuat. Pelajarannya: SKU adalah pintu masuk yang realistis untuk pemula, bukan jalan buntu.

Masa Berlaku dan Biaya Pembuatan SKU

Dua hal yang paling sering ditanyakan soal SKU: berapa lama berlakunya dan berapa biayanya. Kabar baiknya, jawabannya konsisten di semua sumber resmi yang kami cek.

Perlu kamu catat, masa berlaku satu tahun ini adalah praktik yang dikonfirmasi resmi oleh Kecamatan Cigugur, tapi karena SKU diatur lewat kebijakan daerah masing-masing, ada kemungkinan sebagian daerah lain menetapkan masa berlaku berbeda atau tidak mencantumkan batas waktu sama sekali. Kalau SKU-mu sudah lewat setahun dan kamu masih butuh, tinggal datang lagi ke kelurahan atau kecamatan untuk memperpanjang, prosesnya sama seperti membuat baru.

Beda SKU, NIB, dan SIUP, serta Kapan SKU Sudah Tidak Cukup

Ini bagian yang paling sering bikin bingung pemula, jadi mari kita luruskan satu per satu. Ketiganya sama-sama berkaitan dengan "bukti usaha", tapi kekuatan hukum dan cakupannya jauh berbeda.

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin era lama yang sudah tidak diterbitkan lagi untuk usaha baru. Sekarang identitas dan legalitas usaha bermuara ke NIB lewat sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Kalau ada yang menyuruhmu mengurus SIUP dulu sebelum berjualan, informasi itu sudah kedaluwarsa.

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan pemerintah lewat sistem OSS (Online Single Submission) di oss.go.id, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut aturan sebelumnya. NIB berlaku secara nasional, gratis, prosesnya online, dan untuk usaha risiko rendah (mayoritas usaha mikro dan kecil), NIB langsung berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas usaha. Kalau kamu belum familier dengan NIB, baca dulu penjelasan lengkap NIB atau ikuti panduan OSS RBA di Teman Usaha.

SKU, seperti sudah dibahas, adalah keterangan administratif lokal dari kelurahan atau kecamatan, cakupannya terbatas di wilayah setempat dan tidak tercatat dalam sistem perizinan berusaha nasional.

Kapan tepatnya SKU sudah tidak cukup? Beberapa situasi yang biasanya jadi tanda kamu harus segera mengurus NIB, bukan sekadar mengandalkan SKU:

• Kamu mau mengajukan KUR dengan plafon lebih besar atau ke bank yang secara ketat mensyaratkan NIB, bukan SKU.
• Kamu mau ikut tender, kerja sama dengan instansi pemerintah, atau kerja sama dengan perusahaan besar yang mensyaratkan legalitas usaha resmi.
• Usahamu mulai berkembang ke luar wilayah kelurahan asal, misalnya buka cabang atau jualan lintas kota, sehingga dokumen yang cakupannya nasional lebih relevan.
• Kamu ingin mengakses pembiayaan, pelatihan, atau fasilitas dari kementerian/lembaga yang mensyaratkan NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha.

Opini saya pribadi soal ini: jangan tunggu sampai "terpaksa" baru mengurus NIB. Karena prosesnya gratis dan online sepenuhnya lewat OSS, tidak ada alasan kuat untuk menunda kalau usahamu memang berniat berkembang. Anggap SKU sebagai tangga pertama yang praktis untuk kebutuhan mendesak jangka pendek, sementara NIB adalah fondasi legalitas yang seharusnya kamu bangun begitu ada waktu. Kalau kamu masih bingung urutan mengurus legalitas usaha dari nol, panduan legalitas usaha di Teman Usaha bisa jadi peta jalannya, atau langsung cek alat bantu legalitas di Teman Usaha untuk tahu dokumen apa saja yang kamu butuhkan sesuai tahap usahamu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa bedanya SKU dengan NIB?

SKU adalah keterangan administratif lokal dari kelurahan atau kecamatan yang cakupannya terbatas di wilayah setempat, sementara NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem OSS dan berlaku secara nasional. Untuk usaha risiko rendah, NIB sekaligus berfungsi sebagai legalitas usaha, sedangkan SKU tidak masuk sistem perizinan berusaha nasional.

Berapa biaya membuat Surat Keterangan Usaha?

Gratis di semua tingkatan, dari RT, RW, kelurahan, sampai kecamatan. DPMPTSP DKI Jakarta secara resmi mencantumkan biaya perizinan SKU sebagai "Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp0)". Kalau ada pihak yang meminta bayaran resmi untuk SKU, tanyakan dasar aturannya ke petugas kelurahan.

Berapa lama masa berlaku SKU?

Berdasarkan keterangan resmi Kecamatan Cigugur, SKU umumnya berlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Karena SKU diatur lewat kebijakan daerah masing-masing, sebagian daerah bisa punya ketentuan berbeda, jadi tetap cek langsung ke kelurahan atau kecamatan setempat.

Apakah SKU diterbitkan kelurahan atau kecamatan?

Tergantung daerah. Di kebanyakan tempat, SKU ditandatangani lurah atau kepala desa, lalu disahkan camat kalau disyaratkan. Tapi di sebagian kota, seperti Kota Malang, kewenangan penerbitan SKU justru dilimpahkan ke camat berdasarkan peraturan wali kota, dan kelurahan hanya mengeluarkan surat pengantar. Selalu cek prosedur di daerahmu sendiri.

Apakah SKU cukup untuk mengajukan KUR?

Bisa, tergantung kebijakan bank penyalur. Bank Mandiri, misalnya, secara resmi menyebutkan NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu syarat penerima KUR. Tapi tidak semua bank memperlakukan SKU dan NIB setara, jadi lebih baik konfirmasi langsung ke bank pilihanmu, atau siapkan NIB sekalian kalau memungkinkan supaya pengajuanmu lebih kuat.

Apa saja dokumen yang perlu disiapkan untuk membuat SKU?

Dokumen inti yang hampir selalu diminta: KTP, Kartu Keluarga, dan surat pengantar RT/RW. Dokumen tambahan seperti surat pernyataan bermeterai, foto lokasi usaha, atau NPWP bisa diminta tergantung kebijakan kelurahan atau kecamatan setempat, jadi siapkan semuanya sebelum berangkat supaya tidak bolak-balik.

Kapan saya harus punya NIB, bukan cuma SKU?

Segera urus NIB kalau kamu berencana mengajukan pembiayaan dengan plafon lebih besar, ikut tender atau kerja sama dengan instansi resmi, memperluas usaha ke luar wilayah kelurahan asal, atau ingin mengakses program pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha nasional. Karena NIB gratis dan bisa diurus online lewat OSS, sebaiknya jangan ditunda-tunda begitu usahamu mulai serius.

Kesimpulan

Surat Keterangan Usaha adalah dokumen sederhana tapi berguna: gratis, cepat diurus, dan sering cukup untuk kebutuhan awal seperti pengajuan KUR atau bantuan UMKM. Alurnya konsisten di kebanyakan daerah, mulai dari surat pengantar RT/RW, lanjut ke kelurahan atau desa, dan kalau disyaratkan, disahkan di kecamatan. Masa berlakunya umumnya sekitar 1 tahun, dan seluruh prosesnya tidak dipungut biaya resmi.

Tapi ingat, SKU adalah titik awal, bukan tujuan akhir legalitas usahamu. Begitu usahamu mulai berkembang, luangkan waktu mengurus NIB lewat OSS karena prosesnya sama gratisnya dan cakupannya jauh lebih luas. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, tanya mentor AI Teman Usaha dulu, gratis dan bisa kapan saja, atau langsung pelajari panduan legalitas usaha di Teman Usaha. Kalau tujuanmu mengurus SKU adalah untuk mengajukan pinjaman, cek juga simulasi KUR supaya kamu tahu perkiraan cicilan sebelum benar-benar mengajukan.

Sumber