Surat Pernyataan: Unsur Wajib, Meterai, dan Contohnya

Surat pernyataan adalah surat satu arah yang kamu tulis dan tanda tangani sendiri untuk mengakui, menegaskan, atau menjanjikan sesuatu, dan begitu surat itu kamu serahkan ke pihak yang memintanya, isinya sudah mengikat dirimu. Tidak ada tanda tangan lawan, tidak ada tawar-menawar, dan tidak perlu notaris supaya surat itu berlaku. Yang mengikat justru pengakuanmu sendiri di atas kertas.

Halaman ini bukan panduan mengurus satu izin tertentu. Isinya anatomi surat pernyataan secara umum: unsur apa yang wajib ada, kapan meterai Rp 10.000 benar-benar diperlukan, kapan kamu butuh saksi atau notaris, apa bedanya dengan surat keterangan dan surat perjanjian, jenis apa yang paling sering diminta dari pemilik usaha kecil, serta dua contoh naskah yang bisa kamu tiru langsung.

Surat Pernyataan Itu Apa dan Bedanya dengan Surat Keterangan

Ciri surat pernyataan cuma satu: yang berbicara di dalamnya adalah kamu, tentang kamu. Kalimat kuncinya selalu berbentuk "dengan ini menyatakan bahwa". Sesudah kalimat itu, apa pun yang kamu tulis menjadi pengakuan yang bisa dipakai orang lain untuk menagihmu di kemudian hari.

Tiga dokumen sering tertukar karena bentuknya mirip, padahal fungsinya berbeda jauh. Surat keterangan diterbitkan pihak lain tentang kamu, misalnya surat keterangan usaha yang dikeluarkan kelurahan. Surat perjanjian mengikat dua pihak sekaligus, seperti surat perjanjian kerja sama antara kamu dan pemasok. Surat pernyataan hanya mengikat satu orang: penanda tangannya.

Yang dibandingkan	Surat pernyataan	Surat keterangan	Surat perjanjian
Yang membuat	Kamu sendiri	Pejabat atau lembaga lain	Dua pihak bersama
Isi pokok	Pengakuan atau janji sepihak	Fakta tentang diri kamu	Hak dan kewajiban timbal balik
Tanda tangan	Kamu, kadang plus saksi	Pejabat penerbit	Semua pihak yang terikat
Kop surat	Tidak perlu	Selalu ada, milik penerbit	Tidak perlu
Kalau isinya tidak benar	Kamu sendiri yang menanggung	Penerbit bisa mencabutnya	Pihak lain bisa menuntut ganti

Perbedaan ini bukan soal istilah. Pemilik warung yang diminta melampirkan surat pernyataan kepemilikan usaha lalu membawa surat keterangan usaha dari kelurahan akan disuruh kembali, karena yang diminta adalah pengakuannya sendiri, bukan pengesahan orang lain. Sebaliknya, pengajuan kredit yang meminta surat keterangan penghasilan tidak bisa diganti dengan pernyataan sepihak, karena bank butuh pihak ketiga yang memastikan.

Apa yang Membuat Surat Pernyataan Sah di Mata Hukum

Surat pernyataan tidak punya undang-undang sendiri. Kekuatannya datang dari kedudukannya sebagai tulisan di bawah tangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1874 menyebut yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Surat pernyataanmu masuk kategori itu sejak kamu tanda tangani.

Yang membuat kategori ini kuat ada di pasal berikutnya. Pasal 1875 menegaskan bahwa tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang yang menandatanganinya beserta ahli warisnya.

Baca ulang bagian "bagi orang yang menandatanganinya". Kekuatan penuh itu berlaku terhadap dirimu, bukan terhadap orang lain. Kalau kamu mengaku sanggup melunasi utang dalam sebuah surat pernyataan, pihak lain tinggal menunjukkan surat itu di pengadilan. Sebaliknya, kalau kamu menyatakan sebuah barang milikmu, penjual atau pemilik lama tidak otomatis terikat, karena dia tidak ikut tanda tangan.

Pasal 1876 menambahkan konsekuensi praktisnya: siapa pun yang dihadapkan dengan tulisan di bawah tangan oleh penuntutnya wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas. Menghindar bukan pilihan. Karena itu jangan pernah menanda tangani surat pernyataan yang isinya belum kamu baca sampai selesai.

Kalau isi pernyataanmu memuat janji, misalnya kesanggupan membayar dalam tiga tahap, syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata ikut berlaku: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Poin ketiga paling sering diabaikan pemilik usaha. Pernyataan kesanggupan tanpa nominal dan tanpa tanggal tidak punya pokok persoalan yang tertentu, jadi susah dieksekusi.

Versi digital sudah aman secara hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan di Pasal 5 ayat (1) bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) menyebutnya perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Surat pernyataan bertanda tangan elektronik bersertifikat karena itu setara dengan yang bertinta basah.

Sisi lain dari kekuatan ini adalah risikonya kalau kamu berbohong. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan pada 2 Januari 2023 dan Pasal 624 menyebut undang-undang itu mulai berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan, jadi KUHP baru sudah berjalan sejak awal 2026. Pasal 391 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama enam tahun bagi siapa pun yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti, bila penggunaannya bisa menimbulkan kerugian. Kalau pemalsuan menyangkut akta autentik, Pasal 392 ayat (1) menaikkan ancamannya sampai delapan tahun.

Delapan Unsur Wajib dalam Surat Pernyataan

Tidak ada format resmi yang diseragamkan pemerintah untuk surat pernyataan umum. Yang ada adalah unsur yang selalu dicari pemeriksa berkas. Kalau satu unsur hilang, surat itu masih sah secara hukum, tetapi gampang ditolak di loket atau gampang dibantah kalau ramai.

No	Unsur	Fungsinya	Contoh isi
1	Judul	Menegaskan jenis dokumen, tulis penuh tanpa singkatan	SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN USAHA
2	Identitas pembuat	Memastikan siapa yang terikat	Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat, jabatan
3	Kalimat pembuka	Menandai peralihan ke isi pernyataan	Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
4	Isi pernyataan	Bagian yang dinilai, tulis berpoin dan spesifik	Poin bernomor, sebut nama usaha, nominal, dan tanggal
5	Kesediaan bertanggung jawab	Menutup celah pembelaan kalau isinya keliru	Bersedia menerima akibat hukum sesuai aturan berlaku
6	Tempat dan tanggal	Menetapkan kapan pernyataan mulai berlaku	Sleman, 6 November 2026
7	Meterai dan tanda tangan	Membayar pajak dokumen dan mengesahkan isi	Meterai Rp 10.000, tanda tangan menyentuh meterai
8	Saksi	Menyediakan orang yang bisa dimintai keterangan	Dua nama plus tanda tangan, dipakai bila diminta

Tiga kesalahan paling sering muncul. Pertama, isi pernyataan ditulis satu paragraf panjang sehingga poin pentingnya tenggelam. Kedua, tanda tangan diletakkan di samping meterai, bukan di atasnya, padahal kebiasaan pemeriksa berkas adalah memastikan tanda tangan menyentuh meterai. Ketiga, tanggal surat lebih tua daripada tanggal kejadian yang dinyatakan, dan itu langsung menimbulkan pertanyaan.

Satu hal lagi yang kerap dilupakan: gunakan bahasa yang bisa kamu buktikan. Menulis "usaha saya berjalan lancar" tidak berguna dan malah membuka celah. Menulis "Warung Sri Rahayu beroperasi di Jl. Kaliurang KM 5 sejak Maret 2023" jauh lebih aman karena bisa dicek.

Meterai Rp 10.000: Kapan Wajib dan Apa Sanksinya

Surat pernyataan disebut namanya secara harfiah di dalam undang-undang bea meterai, jadi statusnya tidak abu-abu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai pada Pasal 3 ayat (2) huruf a menyebut objek bea meterai meliputi "surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya". Pasal 5 undang-undang yang sama menetapkan tarif tetap sebesar Rp 10.000.

Di sini ada salah kaprah yang perlu dibereskan. Banyak yang percaya surat pernyataan baru butuh meterai kalau menyebut nilai di atas Rp 5.000.000. Batas Rp 5.000.000 itu ada, tetapi menempel pada kategori lain, yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana disebut Pasal 3 ayat (2) huruf g, misalnya kuitansi penerimaan uang atau pengakuan pelunasan utang. Surat pernyataan berada di huruf a dan tidak diberi batas nilai. Halaman resmi Bea Meterai di situs Direktorat Jenderal Pajak memuat kedua daftar itu berdampingan sehingga mudah dibandingkan sendiri.

Kapan bea meterainya terutang juga diatur spesifik. Untuk surat keterangan, surat pernyataan, dan surat sejenis, Pasal 8 menetapkan saat terutang adalah ketika dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Artinya bukan saat kamu mencetak, melainkan saat surat itu berpindah tangan.

Situasi	Perlu meterai?	Dasar praktisnya
Surat pernyataan diserahkan ke instansi, bank, atau mitra	Ya	Objek bea meterai menurut Pasal 3 ayat (2) huruf a
Draf yang masih kamu simpan sendiri	Belum	Belum diserahkan, jadi belum terutang menurut Pasal 8
Formulir instansi yang sudah menyediakan kolom meterai	Ya	Ikuti permintaan formulir, biasanya sudah dirancang begitu
Surat lama tanpa meterai yang akan dipakai di pengadilan	Ya, lewat pemeteraian kemudian	Pasal 17 ayat (1) mengatur mekanisme ini
Surat pernyataan digital dengan tanda tangan elektronik	Ya, pakai meterai elektronik	Pasal 12 ayat (2) mengakui meterai tempel dan elektronik

Kalau surat pernyataan lama ternyata tidak bermeterai, dokumennya tidak otomatis batal. Yang harus kamu lakukan adalah pemeteraian kemudian. Pasal 17 ayat (1) menyebut mekanisme ini berlaku untuk dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar dan untuk dokumen yang akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan. Biayanya bukan cuma pokoknya: Pasal 18 ayat (2) menetapkan sanksi administratif sebesar 100 persen dari bea meterai yang terutang. Jadi kekurangan Rp 10.000 diselesaikan dengan Rp 20.000.

Soal bentuk meterai, Pasal 12 ayat (2) mengakui tiga macam: meterai tempel, meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan menteri. Ini penting bagi pemilik usaha yang mengirim berkas lewat portal, karena hasil pindaian meterai tempel tidak sama dengan meterai elektronik yang punya kode unik.

Jangan pernah tergoda meterai murah dari penjual tidak resmi. Undang-undang yang sama mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 bagi pihak yang membuat meterai secara melawan hukum maupun yang memakai meterai palsu seolah-olah asli. Selisih beberapa ribu rupiah tidak sebanding dengan itu.

Kapan Butuh Saksi, Legalisasi Notaris, atau Waarmerking

Kebanyakan surat pernyataan pemilik usaha kecil tidak butuh notaris. Yang menentukan bukan gengsi dokumen, melainkan seberapa besar kerugian kalau nanti isinya dibantah. Ada lima tingkat penguatan, dan naik tingkat selalu berarti tambahan waktu dan biaya.

Saksi adalah penguat termurah. Dua orang dewasa yang mengenal keadaannya, ikut tanda tangan, dan nomor teleponnya bisa dihubungi sudah cukup untuk banyak keperluan. Pilih saksi yang tidak punya kepentingan langsung atas isi pernyataan, dan hindari suami, istri, atau anak kalau pernyataannya menyangkut harta.

Naik satu tingkat lagi, notaris punya dua layanan berbeda untuk surat di bawah tangan, dan keduanya diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf a memberi notaris wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Itulah legalisasi, dan syaratnya kamu tanda tangan di depan notaris. Huruf b pada pasal yang sama memberi wewenang membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, yang dikenal sebagai waarmerking, dipakai kalau surat sudah lebih dulu ditandatangani.

Tingkat	Bentuk penguatan	Yang kamu dapat	Cocok untuk
1	Tanda tangan sendiri	Tulisan di bawah tangan yang mengikat kamu	Pernyataan syarat berkas rutin
2	Ditambah dua saksi	Ada orang yang bisa dimintai keterangan	Pernyataan kepemilikan usaha, ahli waris awal
3	Ditambah meterai Rp 10.000	Pajak dokumen beres, siap jadi alat bukti	Semua pernyataan yang diserahkan ke pihak lain
4	Legalisasi notaris	Kepastian tanda tangan dan tanggal, tercatat di buku khusus	Kesanggupan bayar bernilai besar, pernyataan ke bank
5	Waarmerking atau akta notaris	Surat terdaftar, atau naik jadi akta autentik	Pernyataan menyangkut tanah, waris, dan saham

Perlu dicatat, legalisasi dan waarmerking tidak mengubah isi pernyataan menjadi benar. Notaris memastikan siapa yang tanda tangan dan kapan, bukan memverifikasi kebenaran isinya. Kalau kamu menyatakan sebuah kios milikmu padahal bukan, legalisasi hanya membuat kebohongan itu lebih mudah dilacak kepadamu.

Enam Jenis yang Sering Dibutuhkan, plus Dua Contoh Naskah

Di lapangan, permintaan surat pernyataan untuk pemilik usaha kecil berputar di enam jenis. Sisanya biasanya variasi nama saja.

Jenis	Isi pokoknya	Biasanya diminta oleh
Pernyataan kebenaran data	Semua data dan dokumen yang dilampirkan benar	Kantor pajak, bank, panitia pengadaan
Pernyataan kepemilikan usaha	Usaha dengan nama tertentu benar milik kamu	Kelurahan, bank, marketplace
Pernyataan kesanggupan	Sanggup membayar atau menyelesaikan pekerjaan pada tanggal tertentu	Pemasok, pemberi kerja, kreditur
Pernyataan tidak sengketa	Aset atau nama usaha tidak sedang dipersengketakan	Notaris, bank, calon pembeli
Pernyataan penggunaan nama	Berhak dan bertanggung jawab atas nama atau merek yang dipakai	Kantor merek, marketplace, mitra
Pernyataan ahli waris	Daftar ahli waris yang sah dari pemilik usaha yang meninggal	Bank, notaris, kantor pertanahan

Empat urusan resmi paling sering menuntut surat pernyataan sebagai satu lampiran di antara banyak lampiran lain, bukan sebagai berkas utama. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak biasanya meminta pernyataan kegiatan usaha, dan langkahnya dibahas lengkap di panduan cara membuat NPWP untuk pemilik usaha. Pendaftaran merek dagang juga kerap menyertakan pernyataan soal status usaha dan hak atas nama yang diajukan, dan urutan lengkapnya ada di panduan cara daftar merek dagang. Pendirian badan usaha juga sering menuntut pernyataan dari para pendiri, dan pilihan bentuknya dibahas di ulasan perbedaan PT dan CV. Kalau surat pernyataanmu akan dieksekusi orang lain atas namamu, siapkan pula surat kuasa yang batas wewenangnya jelas.

Contoh 1: Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha dan Kebenaran Data

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN USAHA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Sri Wahyuni
NIK: 3471xxxxxxxx0003
Tempat dan tanggal lahir: Sleman, 14 Maret 1988
Alamat: Jl. Kaliurang KM 5 Nomor 12, Sleman, DI Yogyakarta
Jabatan: Pemilik Warung Sri Rahayu
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. Usaha dengan nama Warung Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 5 Nomor 12, Sleman, benar milik saya dan dijalankan sendiri sejak Maret 2023.
2. Usaha tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak dimiliki bersama pihak lain.
3. Seluruh data dan dokumen yang saya lampirkan dalam pengajuan ini benar, sesuai keadaan yang sebenarnya, dan bukan hasil pemalsuan.
Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima segala akibat hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Sleman, 6 November 2026
Yang menyatakan,
(meterai Rp 10.000, tanda tangan di atas meterai)
Sri Wahyuni

Contoh 2: Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Ahmad Rizal
NIK: 3471xxxxxxxx0017
Alamat: Jl. Godean KM 3 Nomor 8, Sleman, DI Yogyakarta
Jabatan: Pemilik Toko Rizal Snack
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. Saya mempunyai kewajiban pembayaran kepada CV Berkah Pangan sebesar Rp 8.400.000 atas pembelian barang dengan invoice nomor 118/BP/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026.
2. Saya sanggup melunasi kewajiban tersebut dalam tiga tahap, yaitu Rp 2.800.000 paling lambat 20 November 2026, Rp 2.800.000 paling lambat 20 Desember 2026, dan Rp 2.800.000 paling lambat 20 Januari 2027.
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Berkah Pangan dan bukti transfer saya kirimkan pada hari yang sama.
Apabila saya lalai memenuhi salah satu tahap di atas, saya bersedia menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Sleman, 6 November 2026
Yang menyatakan,
(meterai Rp 10.000, tanda tangan di atas meterai)
Ahmad Rizal
Saksi 1: Budi Santoso
Saksi 2: Rina Kusuma

Perhatikan contoh kedua. Nominal, nomor invoice, tanggal jatuh tempo, dan cara pembayaran semuanya disebut. Itulah yang membuat pokok persoalannya tertentu sebagaimana dituntut Pasal 1320 KUH Perdata, sekaligus membuat surat itu bisa dipakai kalau perkaranya berlanjut. Bandingkan dengan kalimat "saya sanggup melunasi secepatnya" yang tidak bisa ditagih tanggalnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah surat pernyataan tanpa meterai tetap sah?

Tetap sah sebagai tulisan di bawah tangan dan tetap mengikat kamu sebagai penanda tangan. Bea meterai adalah pajak atas dokumen, bukan syarat keabsahan. Yang berubah adalah kesiapannya sebagai alat bukti: bila surat itu akan dipakai di pengadilan, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan pemeteraian kemudian, dan Pasal 18 ayat (2) menambahkan sanksi administratif 100 persen dari bea meterai yang terutang.

Surat pernyataan harus ditulis tangan atau boleh diketik?

Keduanya berlaku. Pasal 1874 KUH Perdata menyebut tulisan di bawah tangan tanpa membedakan cara penulisannya, sehingga yang menentukan adalah tanda tangan asli penanda tangannya. Diketik lebih dianjurkan karena mengurangi salah baca angka dan nama. Kalau instansi meminta tulisan tangan, itu kebijakan internal mereka, bukan tuntutan undang-undang.

Berapa saksi yang perlu saya libatkan?

Untuk pernyataan yang menjadi syarat berkas biasa, tidak wajib ada saksi. Kebiasaan dua saksi dipakai kalau pernyataan menyangkut kepemilikan, ahli waris, atau kesanggupan bernilai besar, agar ada orang yang bisa dimintai keterangan bila isinya dibantah. Pilih saksi yang tidak punya kepentingan atas isi pernyataan dan cantumkan nomor telepon yang aktif.

Apakah surat pernyataan bisa dibatalkan setelah ditandatangani?

Kamu tidak bisa membatalkannya sendiri seperti mencoret catatan. Yang bisa kamu lakukan adalah membuat pernyataan pencabutan atau pembetulan dan menyerahkannya kepada pihak yang sama, dengan menyebut nomor dan tanggal surat lama. Pasal 1876 KUH Perdata mewajibkan kamu mengakui atau memungkiri tanda tanganmu secara tegas bila surat itu dihadapkan kepadamu, jadi menyangkal begitu saja bukan jalan keluar.

Bedanya legalisasi dan waarmerking di notaris apa?

Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur legalisasi, yaitu notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan lalu mendaftarnya dalam buku khusus, dan itu menuntut kamu tanda tangan di hadapan notaris. Huruf b pada pasal yang sama mengatur waarmerking, yaitu pembukuan surat di bawah tangan dalam buku khusus tanpa notaris menyaksikan penandatanganannya, jadi dipakai untuk surat yang sudah lebih dulu ditandatangani.

Apakah surat pernyataan digital dengan tanda tangan elektronik bisa dipakai?

Bisa. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Untuk bea meterainya, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengakui meterai elektronik di samping meterai tempel, dan Pasal 14 menyebut meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Jangan menempel gambar hasil pindaian meterai tempel ke berkas digital, karena itu bukan meterai elektronik.

Apa yang terjadi kalau isi surat pernyataan saya ternyata tidak benar?

Akibat administratifnya langsung: pengajuanmu bisa ditolak atau izin yang sudah keluar dicabut. Akibat pidananya diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak awal 2026. Pasal 391 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama enam tahun bagi pembuatan surat yang tidak benar atau pemalsuan surat yang diperuntukkan sebagai bukti, bila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Kesimpulan

Surat pernyataan adalah dokumen paling sederhana yang bisa kamu buat sendiri, tetapi juga paling cepat mengikat karena yang mengikat adalah pengakuanmu. Sejak kamu tanda tangani, surat itu menjadi tulisan di bawah tangan yang menurut Pasal 1875 KUH Perdata bisa menjadi bukti lengkap terhadap dirimu sendiri.

Tiga hal yang perlu kamu simpan. Pertama, lengkapi delapan unsurnya, terutama isi berpoin yang menyebut nama, nominal, dan tanggal, karena itu yang membuat pernyataanmu bisa dipakai. Kedua, tempel meterai Rp 10.000 pada surat yang kamu serahkan ke pihak lain, sebab surat pernyataan disebut namanya sebagai objek bea meterai dan batas Rp 5.000.000 tidak berlaku untuk kategori ini. Ketiga, naik ke saksi, legalisasi, atau notaris hanya bila nilai dan risikonya memang besar.

Yang terakhir dan paling penting: jangan menulis apa pun yang tidak bisa kamu buktikan. Sejak awal 2026 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sudah berlaku, dan pemalsuan surat yang diperuntukkan sebagai bukti diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Surat pernyataan yang jujur, spesifik, dan bermeterai jauh lebih murah daripada surat yang rapi tetapi isinya karangan.

Untuk melihat urutan mengurus legalitas usaha secara utuh, buka panduan legalitas dan perizinan Teman Usaha. Kalau ada bagian yang belum jelas untuk kasusmu, ngobrol dengan AI mentor bisnis kami dan bahas langkah berikutnya.

Sumber

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipakai untuk Pasal 1320 tentang empat syarat sahnya persetujuan, Pasal 1874 tentang tulisan di bawah tangan, Pasal 1875 tentang kekuatan buktinya, dan Pasal 1876 tentang kewajiban mengakui atau memungkiri tanda tangan.
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, halaman resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
• Naskah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (PDF), dipakai untuk Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf g, Pasal 5 tentang tarif Rp 10.000, Pasal 8 tentang saat terutang, Pasal 12 dan Pasal 14 tentang bentuk meterai, Pasal 17 dan Pasal 18 tentang pemeteraian kemudian beserta sanksinya, serta ancaman pidana atas meterai palsu.
• Bea Meterai, Direktorat Jenderal Pajak, memuat tarif Rp 10.000 sejak 1 Januari 2021 dan daftar objek bea meterai termasuk surat pernyataan.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dipakai untuk Pasal 15 ayat (2) huruf a tentang legalisasi dan huruf b tentang waarmerking.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipakai untuk Pasal 5 tentang informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipakai untuk Pasal 391 dan Pasal 392 tentang pemalsuan surat serta Pasal 624 tentang saat mulai berlakunya.