Blog · 22 November 2026

PMA: Syarat Modal, Bidang Usaha, dan Kewajiban Lapor

PMA adalah penanaman modal asing. Pahami syarat modal minimum Rp 10 miliar, bidang usaha yang terbuka untuk asing, dan kewajiban lapor LKPM tiap triwulan.

Ilustrasi gaya papan permainan: bidak investor asing berdiri di gerbang papan usaha Indonesia, dengan tumpukan koin bertingkat di petak modal, petak bidang usaha berpagar, dan petak laporan berkala di ujung jalur

PMA adalah singkatan dari Penanaman Modal Asing, yaitu kegiatan menanam modal untuk berusaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik memakai modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Rumusan itu ada di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Artinya sederhana tapi konsekuensinya besar: begitu ada satu pemegang saham asing masuk ke perusahaanmu, statusnya berubah jadi PMA, lengkap dengan semua kewajiban yang menempel.

Buat pemilik usaha kecil, topik ini sering terasa jauh. Padahal justru muncul di saat yang paling menyenangkan, yaitu ketika ada calon investor dari luar negeri tertarik menaruh uang di usahamu. Di titik itu kamu perlu tahu tiga hal lebih dulu: berapa modal minimum yang dipatok negara, apakah bidang usahamu memang boleh dimasuki asing, dan laporan berkala apa yang harus kamu kirim seumur hidup perusahaan. Tiga hal itu yang dibahas tuntas di bawah.

Artikel ini tidak mengulang perbandingan bentuk badan usaha umum. Kalau kamu masih memilih antara badan usaha berbadan hukum dan tidak, baca dulu perbedaan PT dan CV atau opsi PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Di sini fokusnya khusus pada apa yang membedakan PT PMA dari PT biasa.

Apa Itu PMA dan Kenapa Bentuknya Selalu PT

Banyak orang menyebut "PT PMA" seolah itu jenis badan usaha tersendiri. Sebenarnya bukan. PT PMA tetap perseroan terbatas biasa menurut hukum Indonesia. Yang membuatnya disebut PMA adalah adanya kepemilikan saham oleh pihak asing di dalamnya, entah orang perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah negara lain.

Bentuk PT bukan pilihan, melainkan keharusan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi CV, firma, koperasi, dan usaha perseorangan tidak bisa dipakai sebagai kendaraan investasi asing.

Ini juga menutup satu jalan pintas yang sering ditanyakan. PT Perorangan tidak bisa dipakai. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyebut perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia. Kalau investor asing ingin masuk, perseroan perorangan harus diubah dulu jadi PT biasa dengan minimal dua pemegang saham, lewat notaris. Proses dan biayanya sama seperti membuat akta pendirian perusahaan yang baru.

Satu hal yang sering disalahpahami: tidak ada batas bawah persentase saham asing yang membuat perusahaan "belum" dianggap PMA. Lima persen saham dimiliki warga negara asing sudah cukup. Sistem perizinan berusaha akan menandai perusahaanmu sebagai PMA, dan semua ketentuan di bawah langsung berlaku.

Batas Minimum Modal PT PMA yang Bikin Banyak UMKM Kaget

Inilah bagian yang paling sering jadi kejutan. Negara memasang ambang modal yang jauh di atas skala usaha kecil. Pasal 212 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00, di luar tanah dan bangunan, dihitung per bidang usaha KBLI lima digit per lokasi usaha. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan jadi rujukan yang berlaku sekarang.

Perhatikan cara menghitungnya, karena di situ letak jebakannya. Angka Rp 10 miliar itu bukan total untuk seluruh perusahaan, melainkan per kode KBLI lima digit per lokasi. Kalau kamu punya dua kegiatan usaha dengan KBLI berbeda di dua kota berbeda, ambangnya berlipat. Ada beberapa pengecualian cara hitung yang diatur di ayat (3) pasal yang sama:

  • Perdagangan besar dihitung per empat digit awal KBLI.
  • Jasa makanan dan minuman dihitung per dua digit awal KBLI per satu titik lokasi usaha.
  • Konstruksi dihitung per empat digit awal KBLI dalam satu kegiatan.
  • Industri yang menghasilkan produk dengan KBLI lima digit berbeda dalam satu lini produksi dihitung sebagai satu kesatuan.

Selain nilai investasi, ada ketentuan permodalan yang terpisah. Pasal 12 ayat (7) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 mengatur modal ditempatkan atau disetor bagi PMA paling sedikit Rp10.000.000.000,00, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua angka yang perlu kamu siapkan, bukan satu: rencana investasi di atas Rp 10 miliar, dan uang yang benar-benar disetor ke kas perusahaan minimal Rp 10 miliar.

Bandingkan dengan skala usahamu sekarang. Pasal 11 ayat (2) peraturan yang sama merangkum kriteria modal usaha UMKM: usaha mikro sampai paling banyak Rp 1 miliar, usaha kecil di atas Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar, dan usaha menengah di atas Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, semuanya di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Batas atas usaha menengah persis menyentuh titik di mana kewajiban PMA dimulai.

Diagram batang gaya papan permainan yang membandingkan batas modal usaha mikro, kecil, menengah, dan ambang minimum PT PMA di atas sepuluh miliar rupiah
Ambang modal PT PMA mulai persis di tempat batas atas usaha menengah berakhir.

Konsekuensinya, PMA otomatis dikategorikan sebagai usaha besar. Pasal 12 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan badan usaha yang tergolong PMA dikategorikan sebagai usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi. Kamu tidak bisa menikmati keringanan yang biasanya diberikan ke pelaku usaha mikro dan kecil, sekalipun omzetmu masih kecil.

Perbandingan PT lokal dan PT PMA pada titik yang paling menentukan
AspekPT lokal (PMDN)PT PMA
Bentuk badan usahaPT, PT Perorangan, atau bentuk lainWajib PT berdasarkan hukum Indonesia
Pemegang saham asingTidak adaAda, berapa pun porsinya
Minimum nilai investasiMengikuti kriteria modal usaha UMKMLebih besar dari Rp 10 miliar per KBLI lima digit per lokasi
Modal ditempatkan atau disetorSesuai kesepakatan pendiriPaling sedikit Rp 10 miliar
Kategori skala usahaMikro sampai besar, sesuai modalSelalu usaha besar
Frekuensi laporan penanaman modalEnam bulan untuk usaha kecil, mikro tidak wajibTiga bulan sekali

Bidang Usaha yang Terbuka, Dibatasi, dan Tertutup untuk Asing

Punya uang saja tidak cukup. Bidang usahanya juga harus boleh. Aturan mainnya ada di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Prinsip dasarnya terbalik dari anggapan umum. Pasal 2 ayat (1) menyatakan semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau yang hanya boleh dilakukan Pemerintah Pusat. Jadi posisi standarnya adalah boleh, dan larangan adalah pengecualian yang harus disebut satu per satu.

Daftar yang tertutup itu pendek. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal versi terbaru, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebut enam kegiatan: budi daya dan industri narkotika golongan I; segala bentuk kegiatan perjudian dan kasino; penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES; pemanfaatan atau pengambilan koral dan karang dari alam untuk bahan bangunan, akuarium, atau perhiasan; industri pembuatan senjata kimia; serta industri bahan kimia industri dan bahan perusak lapisan ozon. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 menambahkan industri minuman keras mengandung alkohol dengan KBLI 11010, 11020, dan 11031 ke dalam daftar tertutup.

Sisanya, yang terbuka, dipilah jadi empat kelompok menurut Pasal 3 ayat (1). Pengelompokan ini yang menentukan apakah investor asingmu boleh masuk penuh, harus bermitra, atau justru dilarang karena bidangnya dicadangkan untuk pelaku lokal.

Peta gaya papan permainan yang membagi bidang usaha menjadi zona tertutup dan empat zona terbuka untuk penanaman modal
Posisi standarnya terbuka. Yang perlu kamu cek adalah apakah KBLI-mu masuk salah satu zona berpagar.
Empat kelompok bidang usaha terbuka menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
KelompokIsiArtinya bagi investor asing
Bidang usaha prioritasProyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, atau riset dan inovasiBoleh masuk dan berhak atas insentif fiskal serta nonfiskal
Dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKMKegiatan dengan teknologi sederhana, padat karya, warisan budaya turun-temurun, atau modal usaha tidak melebihi Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunanDicadangkan untuk pelaku lokal, atau usaha besar wajib bermitra
Persyaratan tertentuBidang usaha dengan syarat penanam modal dalam negeri, batas kepemilikan modal asing, atau perizinan khususBoleh masuk sampai batas persentase saham yang ditentukan
SisanyaBidang usaha di luar tiga kelompok di atasDapat diusahakan oleh semua penanam modal

Daftar Prioritas Investasi dan Nasib Daftar Negatif Investasi

Kalau kamu pernah mendengar istilah Daftar Negatif Investasi atau DNI, istilah itu sudah tidak dipakai lagi. Pasal 14 huruf b Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mencabut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan. Penggantinya adalah lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang di kalangan pelaku usaha lebih akrab disebut Daftar Prioritas Investasi.

Pergeseran namanya bukan sekadar kosmetik. Daftar lama berpikir dengan cara melarang, daftar baru berpikir dengan cara menawarkan. Lampiran I memuat bidang usaha prioritas, dan Pasal 4 ayat (4) menyebut penanam modal yang masuk ke daftar itu diberikan insentif fiskal dan nonfiskal.

Insentif fiskalnya cukup konkret. Pasal 4 ayat (5) merinci pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu yang dikenal sebagai tax allowance, pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday, serta investment allowance berupa pengurangan penghasilan neto untuk industri padat karya dan pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran. Ada pula pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan untuk pembangunan industri. Insentif nonfiskalnya meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi dan bahan baku, serta kemudahan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Bagian yang paling relevan buat pelaku UMKM justru Lampiran II. Pasal 5 mengatur bidang usaha yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, dengan kriteria antara lain kegiatan usaha yang tidak memakai teknologi atau memakai teknologi sederhana, kegiatan padat karya dengan warisan budaya turun-temurun, dan modal usaha kegiatan yang tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 di luar nilai tanah dan bangunan. Kalau KBLI usahamu masuk daftar ini, investor asing tidak bisa membeli sahammu, seberapa pun besar tawarannya. Yang tersedia adalah jalur kemitraan, bukan kepemilikan.

Kewajiban Laporan Berkala yang Menempel Seumur Perusahaan

Banyak orang mengira urusan PMA selesai begitu akta dan izin terbit. Justru di situ kewajiban rutin baru dimulai. Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mewajibkan setiap penanam modal membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan itu yang dikenal sebagai LKPM, singkatan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Frekuensinya diatur di Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021: pelaku usaha kecil melapor setiap enam bulan, sedangkan pelaku usaha menengah dan besar setiap tiga bulan. Karena PMA selalu dikategorikan usaha besar, jadwalmu adalah triwulanan. Ayat (5) mengecualikan pelaku usaha mikro serta bidang usaha hulu minyak dan gas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

Laporannya dikirim daring lewat sistem OSS. Kalau kamu belum terbiasa dengan sistemnya, mulai dari NIB lalu lanjut ke panduan OSS berbasis risiko sebelum menyentuh menu pelaporan. Isinya, menurut Pasal 240 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi, pemenuhan kewajiban penanaman modal, dan kendala yang dihadapi.

Batas waktu penyampaian LKPM menurut Pasal 32 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021
Skala usahaPeriodePaling lambat
Menengah dan besar, termasuk semua PMATriwulan I10 April tahun berjalan
Menengah dan besar, termasuk semua PMATriwulan II10 Juli tahun berjalan
Menengah dan besar, termasuk semua PMATriwulan III10 Oktober tahun berjalan
Menengah dan besar, termasuk semua PMATriwulan IV10 Januari tahun berikutnya
Usaha kecilSemester I10 Juli tahun berjalan
Usaha kecilSemester II10 Januari tahun berikutnya

Ada sanksinya kalau diabaikan. Pasal 55 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 menggolongkan pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut sebagai pelanggaran ringan. Termasuk pelanggaran ringan juga jika pelaku usaha menyampaikan LKPM dengan nilai realisasi nihil selama empat periode berturut-turut. Ayat (2) menetapkan sanksinya berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Kedengarannya ringan, tapi rekam jejak kepatuhan ini yang dibaca saat kamu mengurus perizinan lanjutan atau mengajukan fasilitas.

Yang Perlu Kamu Cek Sebelum Menerima Investor Asing

Bayangkan kamu punya usaha kopi kemasan dengan omzet Rp 900 juta setahun. Ada calon investor dari Singapura menawarkan Rp 2 miliar untuk 30 persen saham. Terdengar seperti kabar terbaik tahun itu. Tapi begitu transaksi jadi, perusahaanmu berubah status menjadi PMA, dan ambang minimum investasi lebih dari Rp 10 miliar langsung berlaku, bukan Rp 2 miliar yang masuk. Modal disetor pun harus mencapai Rp 10 miliar. Angka Rp 2 miliar tadi tidak memenuhi syarat.

Karena itu urutan pemeriksaannya perlu dibalik: cek aturan dulu, baru bicara angka. Berikut jalur yang biasanya dilalui.

Papan permainan enam kotak berisi langkah mengubah PT lokal menjadi PT PMA mulai dari cek KBLI sampai lapor LKPM
Enam langkah yang berurutan. Melewati kotak pertama tanpa dicek adalah kesalahan yang paling mahal.

Langkah pertama, buka kode KBLI usahamu dan periksa apakah kegiatan itu masuk daftar yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, atau punya batas kepemilikan modal asing. Kalau dialokasikan, jalur kepemilikan tertutup dan yang tersisa adalah pola kemitraan. Langkah kedua, hitung rencana investasi secara jujur per KBLI lima digit per lokasi. Kalau tidak sampai Rp 10 miliar, struktur PMA belum masuk akal secara biaya.

Langkah ketiga sampai keenam bersifat administratif: ubah anggaran dasar lewat notaris, setor modal sesuai ketentuan, perbarui data perusahaan dan NIB di sistem OSS, lalu masuk ke ritme pelaporan triwulanan. Sepanjang jalan itu kamu juga perlu memastikan dokumen dasar perusahaan rapi, karena semua perubahan bertumpu pada dokumen akta perusahaan yang sah.

Kalau nilai investasi yang direncanakan belum menembus Rp 10 miliar, struktur PMA biasanya bukan jawabannya. Bahas dulu skema lain bersama calon investor, misalnya pinjaman konversi, lisensi merek, perjanjian distribusi eksklusif, atau kemitraan pemasaran, sambil membangun rekam jejak sampai skalanya memang layak. Menaikkan status jadi PMA lebih awal berarti menanggung biaya kepatuhan usaha besar dengan pendapatan usaha kecil.

Terakhir, hitung biaya kepatuhan yang muncul setelah status berubah. PT PMA kehilangan berbagai kemudahan yang dirancang untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memberi kemudahan pengawasan hanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pembebasan laporan bagi usaha mikro, pelaporan enam bulanan bagi usaha kecil, dan pengawasan rutin lewat pembinaan alih-alih inspeksi. Kemudahan itu tidak berlaku begitu perusahaanmu berstatus PMA.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PT PMA harus dimiliki asing 100 persen?

Tidak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebut penanaman modal asing mencakup yang memakai modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Porsi kepemilikan asing yang diizinkan bergantung pada bidang usahanya. Sebagian bidang usaha boleh dimiliki penuh, sebagian lain punya batas persentase yang diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Berapa modal minimum untuk mendirikan PT PMA?

Ada dua angka. Nilai investasi harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 di luar tanah dan bangunan, dihitung per bidang usaha KBLI lima digit per lokasi usaha, sesuai Pasal 212 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu modal ditempatkan atau disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 menurut Pasal 12 ayat (7) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021.

Apakah usaha kecil saya bisa langsung berubah jadi PT PMA?

Secara hukum bisa, sepanjang bidang usahanya terbuka untuk asing dan ambang modalnya terpenuhi. Yang perlu kamu pertimbangkan adalah konsekuensinya. Begitu berstatus PMA, perusahaanmu dikategorikan usaha besar menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, sehingga kemudahan yang disediakan untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi berlaku.

Apakah PT Perorangan bisa menerima investor asing?

Tidak bisa dalam bentuk itu. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia. Untuk menerima pemegang saham asing, perseroan perorangan harus lebih dulu diubah menjadi perseroan terbatas biasa dengan akta notaris dan minimal dua pemegang saham.

Bidang usaha apa saja yang tertutup untuk penanaman modal?

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebut enam bidang: budi daya dan industri narkotika golongan I, perjudian dan kasino, penangkapan spesies ikan dalam Appendix I CITES, pemanfaatan koral dan karang dari alam, industri pembuatan senjata kimia, serta industri bahan kimia industri dan bahan perusak lapisan ozon. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 menambahkan industri minuman keras beralkohol dengan KBLI 11010, 11020, dan 11031.

Apa yang terjadi kalau PT PMA telat menyampaikan LKPM?

Tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut digolongkan sebagai pelanggaran ringan menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, dengan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Kepatuhan pelaporan juga jadi rujukan saat perusahaan mengurus perizinan lanjutan.

Apakah masih ada Daftar Negatif Investasi?

Sudah tidak ada. Pasal 14 huruf b Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mencabut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang memuat daftar tersebut. Rujukan yang berlaku sekarang adalah lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Kesimpulan

PMA bukan sekadar label untuk perusahaan bermodal asing. Statusnya membawa paket kewajiban yang lengkap: bentuk badan usaha wajib PT, nilai investasi harus lebih besar dari Rp 10 miliar per KBLI lima digit per lokasi, modal disetor paling sedikit Rp 10 miliar, bidang usaha harus lolos pemeriksaan daftar prioritas dan daftar tertutup, serta laporan kegiatan penanaman modal setiap tiga bulan tanpa jeda.

Buat pelaku usaha kecil, nilai praktis dari memahami semua ini muncul di ruang negosiasi. Ketika ada calon investor asing menawarkan dana, kamu bisa langsung menilai apakah tawaran itu memang mengarah ke struktur PMA yang sah, atau justru akan menempatkan perusahaanmu di posisi yang tidak memenuhi syarat sejak hari pertama. Cek kode KBLI lebih dulu, hitung ambang modalnya, dan pastikan dasar legalitas usaha kamu sudah rapi sebelum tanda tangan.

Kalau angkanya belum sampai, itu bukan berarti pintunya tertutup. Banyak kerja sama lintas negara yang berjalan tanpa perpindahan saham. Bangun dulu rekam jejaknya, lalu naikkan struktur saat skalanya memang sudah pantas.

Untuk melihat urutan mengurus legalitas usaha secara utuh, buka panduan legalitas dan perizinan Teman Usaha. Kalau ada bagian yang belum jelas untuk kasusmu, ngobrol dengan AI mentor bisnis kami dan bahas langkah berikutnya.

Sumber

Tim Redaksi Teman Usaha

Artikel disusun dan diperiksa tim redaksi Teman Usaha. Rujukan resmi dicek sebelum terbit. Tentang tim kami · Kebijakan editorial

Baca juga

Artikel terkait